Internationalmedia.co.id – News melaporkan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) baru-baru ini menyuarakan keprihatinan mendalam atas kondisi petani di Indonesia. Dalam sebuah rapat koordinasi nasional sektor kelautan dan perikanan di Gedung Mina Bahari III, Jakarta Pusat, Kamis (2/7/2026), Zulhas mengungkapkan bahwa sebagian besar petani kini berstatus sebagai buruh tani, sebuah fenomena yang menurutnya memerlukan perhatian serius untuk mengembalikan hak dan kesejahteraan mereka.
Zulhas membandingkan kondisi saat ini dengan era Presiden ke-2 RI Soeharto, di mana Indonesia dikenal tidak mengenal impor dan selalu mampu berproduksi secara mandiri. Kontrasnya, ia menyoroti bahwa pada tahun 2024, kebutuhan pokok seperti beras, gula, bahkan kedelai untuk tempe dan tahu masih harus dipenuhi melalui impor. "Data-data itu menunjukkan artinya tidak ada pemberdayaan kepada petani kita," tegasnya, menyoroti kemunduran dalam kemandirian pangan.
Lebih lanjut, Zulhas mengungkapkan data mengejutkan yang dapat diverifikasi melalui lembaga seperti BPS. Ia menyebutkan bahwa jika pada tahun 2000-an mayoritas petani masih memiliki kebun dan lahan sawah, kini sekitar 70% petani Indonesia telah bertransformasi menjadi buruh tani. Perubahan drastis ini, menurutnya, disebabkan oleh kebijakan menjaga inflasi yang justru mengorbankan petani. "Harga gabah tidak boleh lebih 5.000, ketentuan kadar air 14-18%, di bawah akhirnya dibeli 4.000. Petani tidak bisa kerja lain, Pak, dia petani juga rugi, rugi, rugi, sawahnya dijual, jadi buruh tani, itulah yang terjadi," jelasnya dengan nada prihatin.
Berangkat dari latar belakang keluarga petani, Zulhas menegaskan komitmen pribadinya untuk mendalami dan menyelesaikan permasalahan ini. "Saya menekuni betul soal ini karena saya berasal dari dusun, keluarga petani. Saya tekuni betul dan saya pelajari," ujarnya. Ia menyatakan bahwa perubahan inilah yang ingin diwujudkan, sejalan dengan cita-cita kemerdekaan yang diusung oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Zulhas memastikan bahwa ia dan Presiden Prabowo akan senantiasa berpihak pada kesejahteraan petani dan nelayan. Ia menegaskan bahwa pemerintahan yang akan datang akan menjalankan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) RI. "Saya setia kepada perjuangan, setia kepada cita-cita, setia kepada value yang diperjuangkan bersama. Nanti inflasi tinggi, kita punya cara lain untuk mengatasi, tapi berpihak dulu. Itulah perintah konstitusi, perintah Undang-Undang Dasar," pungkasnya, menggarisbawahi prioritas keberpihakan kepada sektor pertanian dan perikanan.