Presiden terpilih Prabowo Subianto secara blak-blakan menyingkap tabir di balik penolakan program mandatori Biosolar B50 yang digagas pemerintah. Menurutnya, pihak-pihak yang menentang program strategis ini memiliki agenda terselubung, yakni keuntungan dari impor. Pernyataan mengejutkan ini disampaikan Prabowo saat meresmikan bendungan di Lombok Barat, NTB, pada Jumat (10/7/2026), sebagaimana dilansir Internationalmedia.co.id – News.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia patut berbangga sebagai negara pertama di dunia yang tidak hanya berani menginisiasi, tetapi juga berhasil mewujudkan program Biosolar B50. "Saudara-saudara, ini prestasi. Kita negara pertama di dunia, satu, yang berani bikin B50. Dua, berhasil bikin B50," ujarnya, mengutip kembali pernyataannya. Ia menambahkan, pencapaian ini tidak lepas dari berbagai rintangan dan penolakan di awal pelaksanaannya.
Prabowo lantas menguak dalih-dalih yang digunakan para penentang. Mereka berargumen bahwa penggunaan B50 akan merusak mesin kendaraan dan pabrik tidak akan bersedia memasok mesin yang kompatibel. Namun, Prabowo dengan tegas membantah alasan tersebut, menyebutnya sebagai kedok untuk menutupi motif sebenarnya. "Dulu waktu kita mulai, waduh, banyak yang menentang. Enggak bisa, nanti mesin rusak… Pokoknya mereka tidak mau kita B50, karena mereka mau supaya tetap impor," jelasnya.
Lebih lanjut, ia mengungkap besaran keuntungan yang diincar dari praktik impor tersebut. "Mereka mau impor-impor. Di situ mereka ambil komisi. Bayangkan Rp170 triliun. Kalau komisinya 20 persen, berapa itu? Rp34 triliun dimakan hanya oleh berapa belas orang," imbuh Prabowo, menyoroti kerugian negara akibat praktik tersebut. Angka fantastis ini menunjukkan betapa besarnya potensi kebocoran anggaran yang dapat dicegah melalui kemandirian energi.
Menanggapi hal ini, Prabowo menegaskan komitmen pemerintahannya untuk terus mengurangi ketergantungan pada impor dan memberantas praktik korupsi yang merugikan negara. Ia menyatakan bahwa langkah-langkah tegas ini merupakan bagian integral dari upaya mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. "Yang saya perjuangkan bersama pemerintah yang mendukung saya, bersama koalisi yang mendukung saya, dengan mandat yang diberikan oleh rakyat, yang kita perjuangkan adalah meraih kemakmuran untuk rakyat Indonesia dengan mengurangi, kalau bisa menghabisi, korupsi," tegasnya.
Prabowo juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan pengetatan birokrasi pemerintahan. Menurutnya, Indonesia tidak akan pernah mencapai status negara makmur jika praktik korupsi dan kebocoran anggaran masih terus dibiarkan merajalela. "Indonesia tidak mungkin makmur kalau korupsi masih merajalela. Indonesia tidak mungkin makmur kalau banyak kebocoran," pungkas Prabowo, menyerukan reformasi menyeluruh demi masa depan bangsa yang lebih sejahtera.