Jakarta – Internationalmedia.co.id – News – Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPP KSPSI) AGN secara tegas menyatakan dukungannya terhadap upaya Kepolisian Republik Indonesia dalam memberantas tuntas praktik korupsi. Organisasi buruh terbesar ini mendesak agar proses penegakan hukum berjalan profesional, transparan, dan tidak tebang pilih, sekaligus menyoroti kemunculan personel TNI di beberapa lokasi terkait penyelidikan.
Dalam pernyataan resminya yang diterima internationalmedia.co.id pada Jumat (10/7/2026), DPP KSPSI AGN menggarisbawahi urgensi transparansi dalam setiap penanganan kasus rasuah. "Kami berdiri di belakang Polri untuk memastikan hukum ditegakkan seadil-adilnya, tanpa keraguan sedikit pun," demikian bunyi pernyataan tersebut, menegaskan komitmen mereka terhadap keadilan.
Sorotan utama KSPSI AGN tertuju pada kehadiran anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) di sejumlah lokasi yang belakangan ini menjadi pusat perhatian dalam penanganan perkara hukum. Mereka secara khusus mempertanyakan keberadaan personel TNI di kediaman pribadi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) serta kedatangan anggota militer ke Markas Polda Metro Jaya pada Kamis (9/7) dini hari. "Kami sudah mendapatkan data personel TNI yang mendatangi Polda Metro Jaya," ungkap KSPSI AGN.
Tidak hanya itu, serikat buruh ini juga mendesak penjelasan komprehensif dari pihak TNI terkait kehadiran personelnya di Cafe de’Clan saat penggeledahan berlangsung. "Pihak TNI wajib memberikan klarifikasi yang transparan dan gamblang mengenai keberadaan anggotanya di lokasi kafe de’Clan selama proses penggeledahan. Ini krusial untuk mencegah timbulnya spekulasi dan kegaduhan di tengah publik," tegas perwakilan KSPSI AGN.
KSPSI AGN secara eksplisit menyatakan dukungannya penuh kepada Polri, menyerukan agar Korps Bhayangkara tidak gentar menghadapi intervensi dari pihak mana pun. "Penegakan hukum harus berjalan secara profesional, independen, dan mutlak bebas dari campur tangan pihak mana pun," ujar mereka. Lebih lanjut, KSPSI AGN mendesak penyidik Polri untuk berani menyentuh semua pihak yang terindikasi terlibat dalam pusaran korupsi, termasuk para petinggi. "Tidak boleh ada keraguan sedikit pun dalam mengusut tuntas siapa pun yang terlibat, sebab di mata hukum, semua warga negara memiliki kedudukan yang sama," pungkasnya, menegaskan prinsip persamaan di hadapan hukum.
Dukungan serikat buruh ini muncul di tengah gencar-gencarnya operasi penggeledahan yang dilakukan oleh Kepolisian. Sebelumnya, pada Rabu (8/7), tim gabungan dari Koordinasi dan Supervisi Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri bersama Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah melakukan serangkaian penggeledahan di berbagai lokasi. Operasi ini terkait dengan tiga dugaan kasus korupsi besar: PLN, ASABRI, dan Krakatau Steel.
Lokasi yang menjadi target penggeledahan meliputi sebuah money changer dan Cafe de’Clan Signature di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, serta sebuah rumah di wilayah Bogor, Jawa Barat. Dari lokasi-lokasi tersebut, petugas berhasil menyita sejumlah barang bukti krusial, mulai dari emas batangan hingga mata uang asing (valas) dengan nilai fantastis mencapai miliaran rupiah.
Irjen Totok Suharyanto, Kepala Koordinasi dan Supervisi Tindak Pidana Korupsi (Kakortas Tipikor) Polri, menjelaskan bahwa rentetan penggeledahan ini merupakan bagian dari joint investigation yang dilakukan bersama Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Kasus-kasus yang diusut meliputi dugaan korupsi pengadaan batu bara yang menjadi pemicu blackout di Sumatera, skandal ASABRI, serta persoalan penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI, anak perusahaan BUMN Krakatau Steel.
Dalam perkembangan terkini, aparat kepolisian juga menggeledah sebuah ruko di Cipete, Jakarta Selatan. Dari lokasi tersebut, penyidik terlihat keluar memboyong berbagai barang bukti, mulai dari koper berukuran besar, tas jinjing berwarna kuning, hingga unit monitor komputer.
Atensi Langsung dari Istana Negara
Kombes Budi Hermanto, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, secara lugas menyatakan bahwa pengusutan kasus dugaan korupsi di PLN, ASABRI, dan Krakatau Steel ini mendapatkan atensi dan perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
"Ini adalah mandat langsung dari Bapak Presiden agar dugaan-dugaan kasus korupsi menjadi prioritas utama kepolisian dalam melakukan pengungkapan dan proses penyidikan," terang Budi Hermanto usai penggeledahan di Cafe de’Clan, Cipete, Jakarta Selatan, Rabu (8/7). Ia menambahkan, "Rangkaian penggeledahan ini merupakan bagian integral dari proses penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti guna melengkapi berkas perkara."
Budi menjelaskan bahwa penggeledahan ini merupakan langkah konkret dalam mengungkap dugaan korupsi batu bara di PLN yang sempat menyebabkan blackout di Sumatera, kasus ASABRI, serta skandal Krakatau Steel. Modus operandi korupsi yang diusut mencakup suap, gratifikasi, dan pencucian uang. "Tim gabungan dari Kortas Tipikor dan Polda Metro Jaya tengah melakukan penyidikan mendalam terhadap dugaan korupsi yang melibatkan suap, gratifikasi, dan pencucian uang. Beberapa lokasi telah digeledah secara serentak, termasuk Cafe de’Clan dan Coin Money Changer, yang semuanya berkaitan dengan dugaan korupsi blackout batu bara PLN, ASABRI, dan Krakatau Steel," tutupnya.