Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah mengejutkan dengan mengumumkan penghentian sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama periode libur sekolah tahun ajaran 2026. Kebijakan ini, yang berlaku mulai 22 Juni hingga 23 Juli 2026, diperkirakan mampu menghemat anggaran negara hingga lebih dari Rp 3 triliun. Demikian laporan Internationalmedia.co.id – News.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa keputusan strategis ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 12 Tahun 2026. SE tersebut mengatur penyesuaian operasional satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) selama masa libur. "Pada tanggal 17 Juni 2026, BGN telah menerbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026 tentang penyesuaian operasional SPPG pada saat periode hari libur dalam rangka penyelenggaraan program MBG pada tahun anggaran 2026," ujar Sari saat konferensi pers di kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis (18/6/2026).
Sari menegaskan, langkah ini diambil sebagai upaya optimalisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya, serta standardisasi pelaksanaan program MBG. Momentum libur sekolah sengaja dimanfaatkan BGN untuk melakukan penataan ulang menyeluruh terhadap program. Berbeda dengan periode Ramadan sebelumnya yang tetap menyalurkan MBG melalui sistem bundling, kali ini distribusi program dihentikan total selama masa liburan. "Kami ingin melakukan tata kelola kembali, penataan kembali, sehingga mengambil momentum liburan sekolah ini," imbuhnya.
Aturan terbaru tersebut juga berdampak pada insentif operasional. Seluruh SPPG yang tidak beroperasi selama masa penghentian distribusi MBG tidak akan menerima insentif harian. Sebelumnya, setiap SPPG berhak atas insentif sebesar Rp 6 juta per hari. Menurut perhitungan BGN, langkah ini menghasilkan penghematan anggaran yang sangat signifikan. "Jika kita melihat angka jumlah SPPG yang telah beroperasi, dikalikan dengan insentif per hari selama 18 hari, maka kita sudah bisa melakukan efisiensi insentif SPPG sebesar Rp 3.004.560.000.000," bebernya, merinci angka penghematan.
Selain efisiensi operasional, BGN juga memulai proses refocusing atau penyesuaian penerima manfaat program MBG. Hingga 18 Juni 2026, BGN telah mengidentifikasi 76 sekolah di Pulau Jawa dengan total 39.352 siswa yang dinilai mampu memenuhi kebutuhan gizi secara mandiri. Sekolah-sekolah ini selanjutnya akan dievaluasi ulang sebagai penerima manfaat MBG. Anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk mereka akan dialihkan kepada kelompok yang memang lebih membutuhkan intervensi gizi dari pemerintah. "Anggaran yang tadinya untuk di situ akan kita memfokuskan untuk program MBG kepada anak-anak yang memerlukan intervensi pemenuhan gizi," jelas Sari.
BGN menyebutkan, kelompok prioritas penerima manfaat ke depan akan mencakup daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta anak-anak yang masuk kategori rentan gizi. Sari menegaskan bahwa data 76 sekolah tersebut masih bersifat sementara dan akan terus diperbarui. BGN saat ini masih melakukan pendataan berdasarkan sejumlah indikator, mulai dari kerentanan gizi, kondisi sosial ekonomi, hingga akses terhadap pemenuhan gizi. "Program Makan Bergizi Gratis ini harus benar-benar efektif diberikan kepada yang tepat sasaran dan efisien dalam penggunaan anggaran negara," pungkasnya.