Internationalmedia.co.id – News, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) akhirnya memberikan tanggapan resmi terkait gelombang demonstrasi yang menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menegaskan bahwa pihaknya hanya menjalankan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto dalam implementasi program tersebut. Pernyataan ini disampaikan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (15/6/2026).
Arumsari menjelaskan bahwa penunjukan dirinya bersama Wakil Kepala BGN Trenggono oleh Presiden bertujuan untuk memperbaiki sistem dan mekanisme program MBG. "Kami diangkat untuk menjalankan perintah Presiden, itu saja. Mengenai masyarakat yang berdemonstrasi, itu adalah hak mereka," ujar Arumsari. Ia menekankan bahwa niat awal program MBG sangat baik, mengingat masih banyaknya masyarakat Indonesia yang kesulitan mengakses makanan bergizi.
Menurut Arumsari, data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan masih banyak kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga anak-anak PAUD yang memerlukan intervensi gizi. Pihak BGN berjanji akan melakukan penelaahan mendalam terhadap calon penerima manfaat program. Harapannya, intervensi gizi ini dapat secara signifikan meningkatkan kualitas generasi muda, khususnya dalam aspek kecerdasan (IQ) di Republik Indonesia.
Namun, Arumsari juga mengakui adanya keterbatasan fiskal negara. "Beberapa hal mungkin tidak lagi menjadi prioritas utama karena usia intervensi gizi untuk peningkatan IQ sudah terlewat. Untuk kesehatan umum mungkin masih relevan, tapi dengan keuangan terbatas, kami harus memilih prioritas," tambahnya, mengindikasikan perlunya efisiensi dan target yang tepat dalam alokasi anggaran.
Sebelumnya, kantor BGN di Jakarta menjadi sasaran demonstrasi oleh kelompok yang menamakan diri MBG Watch pada Rabu (10/6). Mereka bahkan memasang garis kuning-hitam sebagai simbol protes. Tak hanya itu, pada Jumat (12/6), mahasiswa dari UIN Jakarta, Politeknik Negeri Jakarta (PNJ), dan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Jakarta juga menggelar aksi di kawasan Tosari, Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, menyampaikan sejumlah tuntutan keras kepada pemerintah.
Tuntutan para demonstran mencakup lima poin utama: menghentikan pemborosan APBN, menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM, menghentikan program MBG serta pembangunan Koperasi Desa Merah Putih, menghentikan militerisme di ranah sipil, dan mendesak Presiden Prabowo untuk mengakui kesalahan pemerintah dan tidak mengelak. BGN kini berada di tengah sorotan publik, berupaya menyeimbangkan mandat presiden dengan aspirasi masyarakat.