Internationalmedia.co.id – News – Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) mengajukan usulan penambahan alokasi dana yang substansial untuk tahun anggaran 2027. Jumlah fantastis sebesar Rp 972 miliar ini diusulkan untuk memperkuat program penyerapan aspirasi kebangsaan dan mengintensifkan sosialisasi Empat Pilar.
Plt Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, mengungkapkan permohonan tambahan anggaran ini dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XIII DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, pada Senin (15/6/2026). Jika usulan ini disetujui, total anggaran MPR RI untuk tahun 2027 akan melonjak hingga mencapai Rp 1,9 triliun, jauh di atas pagu indikatif awal yang ditetapkan sebesar Rp 945.577.879.000 (sekitar Rp 945 miliar).
Siti Fauziah merinci bahwa pagu indikatif awal sebesar Rp 945 miliar tersebut telah dialokasikan untuk dua program utama: penyelenggaraan lembaga legislatif dan alat kelengkapan sebesar Rp 556.117.220.000 (Rp 556 miliar), serta program dukungan manajemen sebesar Rp 379.440.659.000 (Rp 379 miliar). Namun, MPR menilai bahwa pagu tersebut belum mencukupi untuk menjalankan tugas-tugas konstitusional dan interaksi dengan masyarakat secara optimal.
Dari total usulan tambahan Rp 972 miliar, sekitar Rp 50.980.105.000 (Rp 50 miliar) akan didedikasikan untuk pelaksanaan tugas pimpinan MPR. Anggaran ini meliputi lima kali forum serap aspirasi kebangsaan yang melibatkan organisasi masyarakat dan civitas akademika, satu kali silaturahmi kebangsaan, dua belas kali safari kebangsaan oleh pimpinan MPR, serta inisiatif penguatan nasionalisme di kalangan generasi muda.
Fokus lainnya adalah pada sosialisasi Empat Pilar, yang diusulkan mendapat tambahan signifikan sebesar Rp 362.793.412.000 (Rp 362 miliar). Dengan alokasi ini, seluruh anggota MPR diharapkan dapat melaksanakan kegiatan sosialisasi sebanyak tujuh kali, meningkat dari lima kali yang dapat terlaksana dengan anggaran yang ada saat ini. Sosialisasi ini juga akan melibatkan pimpinan MPR dan alat kelengkapan.
Selain itu, pengkajian kemajelisan juga menjadi prioritas dengan usulan tambahan Rp 111 miliar. Anggaran ini akan memfasilitasi tiga kali penyerapan aspirasi masyarakat oleh seluruh anggota, sebuah kegiatan yang sebelumnya belum terakomodasi dalam pagu indikatif. Siti Fauziah menjelaskan bahwa dengan anggaran yang ada, kegiatan serupa belum dapat terlaksana, sehingga penambahan ini krusial. Kegiatan sarasehan kebangsaan dan pelaksanaan tugas konstitusional senilai Rp 194 miliar juga masuk dalam daftar usulan tambahan.
Siti Fauziah menegaskan kepada Internationalmedia.co.id bahwa penambahan anggaran ini secara spesifik ditujukan untuk kegiatan yang melibatkan anggota dan masyarakat. "Kami menambahkan hanya untuk kegiatan untuk anggota, sedangkan untuk program di dukungan manajemen kami sama sekali tidak meminta tambahan," ujarnya, menekankan fokus pada peningkatan interaksi langsung dengan konstituen dan penguatan peran kelembagaan MPR di tengah masyarakat.