Internationalmedia.co.id – Amerika Serikat (AS) dikabarkan mengambil langkah drastis untuk mendorong Ukraina menyetujui rencana perdamaian dengan Rusia. Washington disebut mengancam akan mengurangi berbagi intelijen dan memangkas pasokan senjata ke Kyiv jika tuntutan mereka tak dipenuhi.
Dua sumber terpercaya mengungkapkan kepada Reuters bahwa tekanan ini dilakukan demi mewujudkan rencana perdamaian yang telah disetujui oleh Presiden Donald Trump. Rencana tersebut berisi 28 poin yang dinilai menguntungkan Rusia, termasuk penyerahan wilayah timur Ukraina, pengurangan personel militer, dan larangan bergabung dengan NATO.
Sumber tersebut menambahkan bahwa tekanan yang diberikan AS kali ini lebih besar dibandingkan upaya perdamaian sebelumnya. Washington bahkan menargetkan agar Kyiv menandatangani kerangka perjanjian tersebut paling lambat Kamis (27/11) mendatang.
Sebelumnya, delegasi pejabat senior militer AS telah bertemu dengan Presiden Volodymyr Zelensky di Kyiv. Pertemuan tersebut disebut sebagai "keberhasilan" oleh Duta Besar AS untuk Ukraina dan kepala urusan publik militer yang turut hadir. Washington juga mengupayakan "jadwal waktu yang agresif" untuk penandatanganan dokumen antara AS dan Ukraina.
Zelensky awalnya merespons dengan hati-hati, menyatakan bahwa Ukraina "menghargai upaya Amerika Serikat, Presiden Trump, dan timnya yang bertujuan untuk mengakhiri perang ini" dan siap berdiskusi dengan Washington.
Namun, dalam pidatonya pada Jumat (21/11), Zelensky menolak rencana damai usulan AS. Ia menyebut rencana tersebut memberikan "pilihan yang sangat sulit" bagi Ukraina, yaitu kehilangan martabat atau berisiko kehilangan dukungan dari sekutu utamanya, AS. Zelensky menegaskan tidak akan "mengkhianati" negaranya dengan menyetujui rencana yang menguntungkan Rusia tersebut, dan berjanji akan mengusulkan alternatif.
Rencana perdamaian yang diklaim disusun "secara diam-diam" selama sebulan terakhir itu, mewajibkan Ukraina untuk menyerahkan sebagian wilayah timurnya, memangkas jumlah pasukan militernya, dan berjanji untuk tidak pernah bergabung NATO. Sebagian besar ketentuan dalam rencana tersebut dinilai memenuhi tuntutan Moskow setelah invasi pada Februari 2022.
Sejumlah pejabat AS membela rencana tersebut, mengklaim telah berkonsultasi dengan Sekretaris Dewan Keamanan dan Pertahanan Nasional Ukraina, Rustem Umerov, yang juga sekutu dekat Zelensky. Namun, Umerov membantah dirinya dilibatkan dalam pembahasan atau menyetujui ketentuan dalam rencana perdamaian itu.
Trump secara terang-terangan mendesak Zelensky untuk menyetujui rencana perdamaian tersebut, dengan memberi batas waktu hingga 27 November. Ia menegaskan bahwa Zelensky "harus menyukai" rencana tersebut atau negaranya harus terus bertempur melawan Rusia dan kehilangan wilayahnya.
Para pemimpin negara-negara Eropa sekutu Ukraina, yang tidak diajak berkonsultasi saat penyusunan rencana tersebut, memberikan penolakan. Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, menegaskan bahwa "Rusia tidak memiliki hak hukum apa pun atas konsesi apa pun dari negara yang diinvasinya".