Internationalmedia.co.id – News – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian baru-baru ini melakukan peninjauan langsung terhadap pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kampung Mosso, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura, Papua. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan program perumahan rakyat yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto berjalan optimal, khususnya di wilayah timur Indonesia.
Dalam pernyataannya pada Minggu (21/6/2026), Tito Karnavian menjelaskan bahwa kunjungannya ke titik tersebut merupakan simbol peluncuran kegiatan renovasi atau bedah rumah. Secara keseluruhan, program ini menargetkan 22.379 rumah di seluruh wilayah Tanah Papua, dengan 4.500 rumah di antaranya khusus untuk Provinsi Papua.
Program perumahan rakyat ini, menurut Tito, adalah wujud nyata kepedulian Presiden Prabowo terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh kepala daerah untuk memberikan dukungan penuh agar manfaat program ini dapat dirasakan secara merata dan luas oleh masyarakat.
Selama kunjungan, Tito tidak sendiri. Ia didampingi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dan sejumlah pihak terkait. Mereka berdialog langsung dengan dua penerima bantuan, Jems Nufri dan Sem Nota Foa, yang telah lama tinggal di Kampung Mosso. Setelah meninjau kondisi rumah keduanya, Mendagri menilai bahwa bangunan tersebut memang sangat layak menerima bantuan BSPS, dengan kerusakan parah seperti dinding lapuk, fondasi rapuh, dan atap yang sering bocor saat hujan.
Tito Karnavian menyoroti tingginya angka rumah tidak layak huni (RTLH) di wilayah Tanah Papua sebagai alasan krusial mengapa program ini harus didukung. "Jika dihitung persentasenya, Papua Raya selalu tertinggi. Satu dari tiga orang memiliki rumah yang tidak layak, sekitar 30 persen," ungkapnya. Ia menambahkan bahwa masalah ini tidak mungkin diselesaikan hanya dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sudah terfokus pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, dan belanja pegawai.
Keterlibatan pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjadi langkah strategis untuk mempercepat penanganan RTLH di daerah. "Ini adalah lompatan besar yang belum pernah ada sebelumnya. Kami meminta para kepala daerah untuk mendukung penuh inisiatif ini," tegas Tito, menekankan pentingnya kolaborasi untuk mencapai tujuan tersebut.
Turut hadir dalam kegiatan penting ini Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri, Wali Kota Jayapura Abisai Rollo, serta sejumlah pejabat daerah dan instansi terkait lainnya.