Internationalmedia.co.id – News – Rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menambah jumlah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di wilayah strategis Kalimantan dan Papua mendapat dukungan penuh dari Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Wakil Ketua Komisi II DPR, Bahtra Banong, menegaskan bahwa pembangunan PLBN bukan sekadar tentang pertahanan, melainkan juga instrumen vital untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di garda terdepan bangsa.
Menurut Bahtra, urgensi pembangunan PLBN melampaui aspek keamanan semata. Pertama, perbatasan adalah cerminan wajah Indonesia di mata negara tetangga. "Kesan pertama negara tetangga terhadap Indonesia justru terlihat dari bagaimana kita membangun kawasan perbatasan," jelas Bahtra. Oleh karena itu, PLBN harus berdiri sebagai simbol modernitas, kedaulatan, kerapian, dan kemampuan negara dalam memberikan pelayanan prima kepada warganya.
Kedua, PLBN diproyeksikan menjadi simpul pertumbuhan ekonomi baru. Dengan konektivitas yang semakin optimal, kawasan perbatasan berpotensi besar berkembang menjadi pusat perdagangan, logistik, pariwisata, dan berbagai aktivitas ekonomi lintas negara yang secara langsung menguntungkan masyarakat lokal.
Lebih lanjut, Bahtra menekankan bahwa pembangunan PLBN merupakan instrumen pemerataan pembangunan nasional. Visi Presiden Prabowo adalah memastikan pembangunan tidak hanya terpusat di kota-kota besar, melainkan juga merata hingga ke wilayah terdepan, sehingga warga perbatasan merasakan akses yang setara terhadap layanan publik, infrastruktur, dan peluang ekonomi.
Keempat, masih banyak titik perbatasan yang belum memiliki PLBN resmi, mengakibatkan aktivitas keluar-masuk orang dan barang seringkali terjadi melalui jalur tidak resmi dan sulit diawasi. "Kondisi ini rawan dimanfaatkan untuk penyelundupan narkotika, perdagangan ilegal, dan kejahatan lintas negara lainnya," ungkap Bahtra. Penambahan PLBN menjadi krusial untuk memastikan semua aktivitas lintas batas berlangsung melalui pintu resmi di bawah pengawasan ketat negara.
Bahtra memandang pembangunan PLBN sebagai investasi strategis jangka panjang. Kehadiran negara di perbatasan bukan hanya untuk menjaga wilayah, melainkan juga untuk menghadirkan kesejahteraan, membuka kesempatan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat rasa keadilan bagi penduduk perbatasan.
Dengan panjang perbatasan darat Indonesia sekitar 3.100 kilometer yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste, Bahtra menilai 15 PLBN yang ada saat ini belum memadai. "Oleh karena itu, penambahan PLBN adalah kebutuhan strategis agar negara semakin mampu menghadirkan pelayanan, pengawasan, dan pembangunan secara merata di kawasan perbatasan," tambahnya.
Senada dengan Komisi II DPR, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian juga mengonfirmasi rencana Presiden Prabowo untuk membangun lebih banyak PLBN. Tito menyebutkan bahwa penambahan akan difokuskan di beberapa titik di Kalimantan dan Papua.
Di Kalimantan, titik-titik yang menjadi prioritas antara lain di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur (berbatasan dengan Sarawak), serta Kalimantan Utara seperti Long Nawang dan Long Midang. Sementara di Papua, pemerintah berencana menambah PLBN di luar yang sudah ada saat ini seperti Skouw, Yetetkun, dan Sota, guna memperkuat pengawasan dan pelayanan di perbatasan dengan Papua Nugini.