Jakarta – Masa depan tata kelola pemerintahan yang efisien dan transparan semakin dekat. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan dukungannya terhadap percepatan transformasi digital pemerintahan, atau yang dikenal sebagai Government Technology (GovTech), dengan menjadikan digitalisasi bantuan sosial (bansos) sebagai fondasi utamanya. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, pernyataan ini disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi dan Monitoring Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos yang digelar secara hibrida dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Selasa (30/6).
Menurut Tito, rapat ini bukan sekadar membahas perluasan program, melainkan juga meletakkan ‘cikal bakal’ dan peta jalan menuju GovTech, sebuah konsep e-government yang lebih terintegrasi. "Rapat ini dalam rangka untuk perluasan piloting digitalisasi Bansos di 43 kabupaten dan kota, dan ini merupakan cikal bakal juga road map untuk menuju GovTech, government technology, e-government," ujar Tito dalam keterangannya, Selasa (30/6/2026).
Program percontohan digitalisasi bansos ini sebelumnya telah sukses diimplementasikan di Kabupaten Banyuwangi. Keberhasilan tersebut kini menjadi model untuk direplikasi ke 43 kabupaten/kota lainnya, dengan target ambisius untuk mencakup seluruh Indonesia di masa depan. Sebagai Mendagri, Tito berkomitmen penuh untuk mengoordinasikan pemerintah daerah (Pemda) bersama kementerian/lembaga terkait agar program krusial ini berjalan optimal.
"Beberapa waktu yang lalu sudah dicobakan di Banyuwangi. Makasih banyak Ibu Ipuk (Bupati Banyuwangi) dan saya kira itu cukup sukses. Kesuksesan di Banyuwangi ini kemudian direplikasi ke daerah-daerah lain. Target lebih besar 43 dan kita harapkan nanti ke depan seluruh Indonesia," terangnya.
Dari sisi lain, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Luhut Binsar Pandjaitan, menekankan bahwa GovTech akan menjadi katalisator bagi penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien dan transparan. Luhut menjelaskan, rakor ini merupakan bagian integral dari upaya mengawal transformasi sistem perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran, utamanya melalui pemanfaatan teknologi digital berbasis Akal Imitasi (AI).
Untuk pertama kalinya, proses seleksi penerima bansos dirancang lebih transparan dan akuntabel berkat pertukaran data lintas sektor. Sistem ini juga didesain agar ramah pengguna, memungkinkan masyarakat mengajukan permohonan bansos secara mandiri atau melalui agen, tanpa dibebani persyaratan dokumen atau proses yang berbelit.
"Saya percaya dengan ketangguhan kita, program ini membawa manfaat nyata bagi masyarakat penerima, dan mari kita kawal bersama-sama. Kepada Bapak Mendagri, Jenderal Tito, saya dari lubuk hati yang dalam terima kasih sekali karena sekarang dengan data dari tujuh kementerian/lembaga sudah bertemu, proses AI-nya sudah berjalan. Kita akan memonitor, mengawasi dengan ketat," pungkas Luhut, mengapresiasi kolaborasi yang terjalin.
Rapat penting ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Viada Hafid, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nugroho Sulistyo Budi, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, serta Tim KPTDP. Selain itu, beberapa kepala daerah yang wilayahnya menjadi lokasi piloting digitalisasi bansos juga hadir langsung, termasuk Gubernur Bali I Wayan Koster, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.