Internationalmedia.co.id – News – Upaya pemulihan sektor pertanian di Aceh pascabencana hidrometeorologi akhir 2025 menunjukkan kemajuan signifikan. Hingga 27 Juli 2026, dana sebesar Rp 231,27 miliar telah tersalurkan oleh Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementerian Pertanian. Angka ini merupakan 44,9 persen dari total pagu Rp 515,22 miliar yang dialokasikan untuk mengembalikan produktivitas lahan dan mata pencarian petani di Serambi Mekkah.
Penyaluran dana ini merupakan bagian dari komitmen lebih besar Kementerian Pertanian yang mengalokasikan sekitar Rp 2,5 triliun untuk pemulihan lahan pertanian dan perkebunan di Aceh. Dana tersebut digunakan untuk optimasi lahan terdampak, rehabilitasi sawah, pembangunan infrastruktur irigasi, serta jalan usaha tani, yang semuanya bertujuan agar petani dapat kembali berproduksi setelah musibah banjir besar.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem, menyampaikan apresiasi mendalam atas dukungan dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Melalui juru bicaranya, Nurlis Effendi, Mualem menekankan pentingnya pemanfaatan anggaran secara maksimal dan tepat sasaran untuk memulihkan sawah dan kebun yang rusak.
Bencana hidrometeorologi pada akhir 2025 lalu memang meninggalkan luka mendalam bagi sektor pertanian Aceh. Data Pemerintah Aceh mencatat, sekitar 57.485 hektare sawah mengalami kerusakan, dengan 40.852 hektare di antaranya telah menjalani proses optimalisasi. Sementara itu, lahan perkebunan yang terdampak mencapai 60.438 hektare, dan penanganan pemulihan telah dilakukan pada sekitar 40.418 hektare.
Secara rinci, untuk optimasi lahan sawah rusak ringan, pemerintah menyiapkan pagu Rp 155,66 miliar dan telah merealisasikan Rp 77,72 miliar atau 49,93 persen. Survei, investigasi, dan desain (SID) telah mencakup 23.778 hektare dari target 27.071 hektare di 16 kabupaten/kota. Pekerjaan konstruksi optimasi lahan telah berjalan pada 3.309 hektare, diikuti pengolahan lahan seluas 360 hektare.
Program rehabilitasi sawah rusak sedang memiliki pagu Rp 200,42 miliar dengan realisasi Rp 64,54 miliar (32 persen). Tahap perencanaan seluas 4.393 hektare telah rampung sepenuhnya, begitu pula dengan konstruksi rehabilitasi pada areal yang sama. Kegiatan ini melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, kelompok tani, perguruan tinggi, dan TNI.
Pemulihan juga diperkuat dengan pembangunan 1.135 unit infrastruktur irigasi senilai Rp 147,48 miliar. Hingga 27 Juli 2026, realisasi keuangannya mencapai Rp 85,05 miliar atau 57,7 persen. Proyek ini mencakup 641 unit irigasi perpompaan, 149 unit irigasi perpipaan, 45 bangunan konservasi, dan 300 unit jaringan irigasi tersier. Jaringan irigasi tersier mencatat realisasi tertinggi, mencapai 78 persen atau Rp 23,5 miliar dari pagu Rp 30 miliar.
Tak hanya itu, Rp 11,66 miliar dialokasikan untuk pembangunan 106 unit jalan usaha tani di 13 kabupaten/kota. Realisasi keuangannya mencapai Rp 3,96 miliar (34 persen), dengan 26 unit telah selesai secara fisik. Infrastruktur ini vital untuk mempermudah distribusi sarana produksi dan hasil panen petani.
Pemulihan sektor pertanian ini krusial bagi Aceh, mengingat sekitar 38 hingga 41 persen penduduknya menggantungkan hidup pada sektor ini. Kontribusi pertanian terhadap perekonomian Aceh juga sangat besar, mencapai lebih dari 30 persen. Dengan demikian, investasi ini bukan hanya sekadar pemulihan fisik, tetapi juga injeksi vital untuk menggerakkan kembali roda ekonomi masyarakat Aceh.