Internationalmedia.co.id – News memberitakan aksi demonstrasi besar-besaran yang terjadi di Seoul, Korea Selatan. Ribuan warga negara Korsel nekat menerjang badai salju yang melanda ibu kota untuk mendesak penangkapan Presiden Yoon Suk Yeol yang telah dimakzulkan dan diskors. Yoon sendiri hingga kini masih berupaya menghindari penangkapan, hanya tersisa 48 jam sebelum surat perintah berakhir.
Menurut laporan internationalmedia.co.id yang mengutip AFP, Minggu (5/1/2025), Yoon telah menciptakan kekacauan politik di akhir tahun 2024 dengan deklarasi darurat militer yang gagal. Sejak saat itu, ia bersembunyi di kediaman presiden, dikawal ketat ratusan petugas keamanan setia, menolak semua upaya penangkapan.
Pada Sabtu (4/1), ribuan orang turun ke jalan, mengepung kediaman presiden dan jalan-jalan utama Seoul, sehari setelah upaya penangkapan Yoon gagal. Massa terbagi dua; sebagian menuntut penangkapan Yoon, sementara yang lain menentang pemakzulannya.
Meskipun badai salju menerjang Seoul semalaman, kelompok pro dan kontra Yoon tetap bertahan. Lee Jin-ah (28), seorang pengunjuk rasa anti-Yoon, bahkan rela meninggalkan pekerjaannya untuk ikut berdemonstrasi. "Salju bukan penghalang. Kami akan tetap di sini," tegasnya. Sentimen serupa diungkapkan Park Young-chul (70), pendukung Yoon, yang menyatakan badai salju tak akan menghalangi dukungannya.
Di tengah demonstrasi, Yoon melalui siaran langsung YouTube menyatakan memantau protes dan berjanji akan melawan mereka yang mempertanyakan kekuasaannya. Yoon menghadapi tuduhan pemberontakan, kejahatan yang tak dilindungi kekebalan presiden, dengan ancaman hukuman penjara bahkan hukuman mati.
Jika ditangkap, Yoon akan menjadi presiden Korsel pertama yang dipenjara saat menjabat. Proses pemakzulan kini berada di tangan Mahkamah Konstitusi (MK) Korsel yang akan memutuskan apakah mengesahkan pemakzulan parlemen atau menolaknya.
Partai Demokrat oposisi bahkan menyerukan pembubaran dinas keamanan presiden, mengatakan dinas tersebut telah melanggar konstitusi. Kantor Investigasi Korupsi (CIO) mendesak penjabat presiden untuk memerintahkan dinas keamanan bekerja sama dengan penyelidikan.
Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, telah tiba di Seoul dan dijadwalkan bertemu dengan mitranya, Cho Tae-yul, pada Senin. Diperkirakan Blinken akan mendorong keberlanjutan kebijakan, namun bukan taktik, presiden yang dimakzulkan.
Pengacara Yoon menyebut upaya penangkapan ilegal dan berjanji akan mengambil langkah hukum. Mahkamah Konstitusi menjadwalkan sidang pemakzulan Yoon pada 14 Januari 2025, yang akan berlanjut meskipun Yoon tidak hadir. MK memiliki waktu 180 hari untuk memutuskan nasib Yoon.
