Mendagri Bongkar Alasan Kepala Daerah Rawan Korupsi Ini Solusinya

Internationalmedia.co.id – News – Jakarta – Maraknya kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap para kepala daerah menjadi sorotan serius. Sejak tahun 2025, tercatat 15 pemimpin daerah telah terjerat OTT. Menyikapi fenomena ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan pentingnya sistem pengawasan keuangan yang lebih ketat, meskipun ia mengakui tantangan besar yang menyertainya. Pernyataan ini disampaikan Tito usai rapat kerja bersama Komisi II DPR di Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).

Tito menjelaskan, meskipun ada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang memungkinkan pemantauan APBD, sistem ini rentan diakali jika integritas individu pemimpin daerah rendah. Ia menyoroti keragaman latar belakang kepala daerah, ada yang memahami birokrasi, ada pula yang kurang mengerti administrasi sehingga sangat bergantung pada pejabat di bawahnya seperti Sekda, BPKAD, atau Bappeda. Salah satu kasus terbaru yang menjadi perhatian adalah penangkapan Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, yang terjerat OTT KPK karena dugaan pemerasan terhadap bawahannya, meminta 40 persen dari insentif pegawai BPKAD. Kini, Etik Suryani telah ditahan oleh KPK.

Lebih lanjut, Mendagri juga menyinggung tingginya biaya rekrutmen politik bagi para calon kepala daerah. Faktor ini, menurutnya, bisa menjadi pemicu tekanan finansial yang berujung pada praktik korupsi. Tito menegaskan bahwa pada akhirnya, persoalan korupsi sangat bergantung pada integritas personal masing-masing kepala daerah. "Mereka bukan anak kecil yang bisa kita awasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu," ujarnya. Dengan keterbatasan pengawasan tersebut, sanksi yang bisa diberikan oleh Kemendagri pun paling banter hanya berupa teguran.

Untuk mengatasi akar masalah yang bersifat sistemik, Tito pernah mengusulkan agar biaya operasional kepala daerah ditingkatkan. Ia berpendapat, jika rendahnya take home pay atau pendapatan resmi tidak sebanding dengan beban kerja dan tanggung jawab, hal itu bisa menjadi celah. "Biaya operasional mereka saat ini relatif rendah," kata Tito, menyiratkan bahwa peningkatan tunjangan resmi bisa menjadi salah satu cara untuk mengurangi godaan korupsi. Usulan ini menjadi bagian dari upaya komprehensif untuk menjaga integritas para pemimpin daerah di tengah tantangan yang kompleks.