Internationalmedia.co.id – News membuka fakta mengejutkan terkait deklarasi darurat militer yang kontroversial di Korea Selatan. Presiden yang diskors, Yoon Suk Yeol, disebut-sebut mengabaikan peringatan keras dari para menteri kabinetnya sendiri sebelum pengumuman tersebut. Informasi ini terungkap dari dokumen tuntutan setebal 83 halaman terhadap mantan Menteri Pertahanan, Kim Yong-hyun, yang dirilis oleh jaksa.
Dokumen tersebut mengungkap Perdana Menteri Han Duck-soo, Menteri Luar Negeri Cho Tae-yul, dan Menteri Keuangan Choi Sang-mok secara tegas menyatakan keberatan terhadap rencana darurat militer dalam rapat kabinet sebelum tanggal 3 Desember 2024. Mereka memperingatkan dampak ekonomi dan diplomatik yang sangat buruk. Han Duck-soo, misalnya, memprediksi kesulitan ekonomi yang parah dan penurunan kredibilitas internasional. Cho Tae-yul menambahkan bahwa darurat militer akan berdampak diplomatik yang merusak pencapaian Korea Selatan selama 70 tahun. Sementara Choi Sang-mok menekankan dampaknya yang menghancurkan terhadap ekonomi dan kredibilitas negara.
Namun, Yoon Suk Yeol, menurut dokumen tersebut, mengatakan "tidak ada jalan kembali". Ia bahkan menyalahkan oposisi yang menang telak dalam pemilihan parlemen April 2024 sebagai penyebab potensi keruntuhan negara, dengan pernyataan "Baik ekonomi maupun diplomasi tidak akan berfungsi". Laporan terpisah juga mengungkap bahwa Yoon mengizinkan militer untuk menggunakan senjata guna memasuki gedung parlemen.
Pengacara Yoon, Yoon Kab-keun, membantah laporan jaksa, menyebut dakwaan tersebut tidak sesuai hukum dan tak memiliki bukti pemberontakan. Yoon sendiri masih diselidiki atas tuduhan pemberontakan dan menghadapi potensi hukuman penjara atau bahkan hukuman mati. Sidang pemakzulan di Mahkamah Konstitusi dimulai 14 Januari 2025, meskipun Yoon tidak hadir. Kim Yong-hyun menjadi orang pertama yang didakwa terkait penerapan darurat militer yang dibatalkan tersebut.
Di tengah badai salju, demonstrasi pro dan kontra Yoon Suk Yeol berlangsung di Seoul. Ribuan warga turun ke jalan, sebagian menuntut penangkapan Yoon, sementara yang lain meminta pemakzulannya dibatalkan. Lee Jin-ah (28), seorang demonstran anti-Yoon, bahkan rela berhenti kerja dan berkemah di luar kediaman presiden. Sementara Park Young-chul (70), pendukung Yoon, menyatakan badai salju tak akan menghalanginya untuk menunjukkan dukungan. Yoon sendiri mengaku memantau demonstrasi melalui YouTube dan berjanji untuk melawan mereka yang mempertanyakan darurat militer. Partai Demokrat oposisi bahkan menyerukan pembubaran dinas keamanan presiden setelah upaya penangkapan Yoon digagalkan oleh barikade pasukan keamanan. Surat perintah penahanan Yoon akan berakhir 6 Januari 2025.