Internationalmedia.co.id – News Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara tegas menolak usulan anggaran dari Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) yang dipimpin oleh Menteri Natalius Pigai. Penolakan ini terjadi dalam rapat kerja yang berlangsung di Senayan, Jakarta Selatan, pada Rabu (10/6/2026). Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya, mengungkapkan alasan utama penolakan tersebut: minimnya detail dan program yang terkesan tidak jelas, membuat usulan anggaran tersebut dinilai tidak layak untuk disetujui.
Willy Aditya tidak menutupi kekecewaannya terhadap penyusunan anggaran yang diajukan. Ia secara gamblang menyebut bahwa proposal tersebut "lebih besar pasak daripada tiang", mengindikasikan ketidakseimbangan antara kebutuhan dan alokasi. Selain itu, program-program yang direncanakan oleh Kementerian HAM dianggap belum memiliki "clear order" atau tujuan yang spesifik, mengingat kementerian ini bukan kementerian teknis yang memberikan layanan langsung. Menurutnya, meskipun HAM bersifat intangible, instrumen dan program pelaksanaannya haruslah tangible dan terukur.
Politikus tersebut menekankan bahwa usulan anggaran yang disusun secara "gelondongan" atau dalam bentuk global tanpa rincian yang memadai tidak dapat diterima. Willy menegaskan pentingnya detail dan variabel yang terukur dalam setiap pos anggaran. "Kami minta ini harus detail Pak, kalau tidak detail tidak bisa Pak, kalau gelondongan begini variabelnya tadi tak terukur," ujarnya, mengutip perumpamaan "mencari kucing hitam di kamar yang gelap" untuk menggambarkan ketidakjelasan tersebut. Oleh karena itu, rapat kerja ditunda dan Menteri Pigai diminta untuk melakukan perbaikan, refocusing, serta restrukturisasi terhadap usulan anggarannya.
Menanggapi penolakan tersebut, Menteri Natalius Pigai menunjukkan sikap kooperatif. Ia menyatakan menerima semua masukan dari anggota Komisi XIII DPR, yang dinilainya "sangat berkualitas, objektif, dan imparsial". Pigai mengakui bahwa kementeriannya, yang baru terbentuk sekitar 1 tahun 7 bulan, memang belum mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
Namun, di tengah pengakuan tersebut, Pigai juga menyoroti satu aspek positif dari kementeriannya. Ia mengklaim bahwa Kementerian HAM adalah satu-satunya kementerian yang selalu menjadi sorotan berita nasional, bahkan tanpa perlu dirinya aktif dalam podcast atau wawancara. Menurutnya, fakta ini menunjukkan adanya "hasil riil di lapangan" yang menarik perhatian wartawan profesional, membuktikan bahwa kementeriannya memiliki dampak, terlepas dari tantangan pelayanan yang ada.