Turki menuduh Swedia tidak mengambil langkah tegs terhadap terorisme. Tudingan ini dilontarkan setelah sekelompok demonstran menggantung patung Presiden Recep Tayyip Erdogan di sebuah jembatan dekat Balai Kota Stockholm dalam posisi terbalik.
Terkait hal ini, Kementerian Luar Negeri Turki telah memanggil duta besar Swedia untuk menyuarakan kemarahannya.
Aksi tersebut rupanya diorganisir oleh Komite Solidaritas Rojava Swedia, sebuah kelompok yang terkait dengan Partai Pekerja Kurdi (PKK), yang dilarang di Turki sebagai organisasi “teroris”.
“Sejarah menunjukkan bagaimana diktator berakhir,” tulis Komite Solidaritas Rojava Swedia dalam postingan media sosial yang dilansir RT.
Kelompok itu membandingkan Erdogan dengan diktator fasis Italia Benito Mussolini, yang digantung terbalik setelah eksekusi menjelang akhir Perang Dunia II.
“Harapan kami bahwa pelaku insiden perlu diidentifikasi, proses yang diperlukan dilakukan dan Swedia menepati janjinya,” kata seorang sumber diplomatik Turki kepada Reuters.
Fahrettin Altun, direktur komunikasi kepresidenan Turki, juga mengatakan bahwa insiden tersebut merupakan tanda bahwa Swedia tidak sepenuhnya berkomitmen untuk memerangi terorisme.
Kementerian Luar Negeri Swedia telah mengkonfirmasi bahwa duta besar dipanggil ke kementerian luar negeri di Ankara tetapi belum memberikan perincian tentang apa yang dibahas selama pertemuan tersebut.
Tobial Billstrom, menteri luar negeri Swedia, bagaimanapun menyatakan bahwa pemerintahnya mengutuk keras “ancaman dan kebencian terhadap perwakilan politik” dan mengatakan lebih lanjut bahwa “menggambarkan presiden yang dipilih secara populer dieksekusi di luar Balai Kota adalah menjijikkan.”
Turki dan Hungaria saat ini adalah dua negara yang belum secara resmi menyetujui aksesi Swedia ke NATO. Sebagai imbalan untuk mendukung tawarannya, Ankara menuntut agar Stockholm mengambil sikap yang jelas terhadap Partai Pekerja Kurdi (PKK) dan kelompok lain yang dikutuknya.
Pada akhir Juni, Swedia dan Finlandia, yang juga mencari keanggotaan NATO, menandatangani perjanjian tiga arah dengan Turki yang dirancang untuk mengatasi masalah Ankara. Dokumen tersebut mencakup komitmen dari negara-negara Nordik untuk mengecam dan mendeportasi individu yang dituduh melakukan terorisme. ***
