Internationalmedia.co.id – News – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Jumat, 12 Juni besok. Aksi ini diprediksi akan menimbulkan kemacetan signifikan, dan BEM UI telah menyampaikan permohonan maaf sebelumnya kepada masyarakat Jakarta atas potensi gangguan tersebut.
Ketua BEM UI, Yatalathof Ma’shum Imawan, dalam keterangannya pada Kamis (11/6/2026), secara terbuka menyampaikan permohonan maafnya. "Teruntuk warga di Jakarta utamanya di sekitaran Bundaran HI, kami ingin memohon maaf atas kemacetan dan ketidaknyamanan yang akan terjadi esok hari," ujarnya. Aksi yang diusung dengan tajuk ‘Menuju Indonesia Bangkrut’ ini menjadi sorotan publik.
Yatalathof menegaskan bahwa kemacetan lalu lintas yang diakibatkan aksi mereka hanya bersifat sementara, berlangsung beberapa jam saja. Namun, ia menekankan adanya "kemacetan" yang jauh lebih parah dan berlangsung puluhan tahun: kemacetan mobilitas sosial, kemacetan lapangan kerja, dan kemacetan masa depan yang dipaksakan oleh sistem kepada rakyat. "Ini sudah jauh lebih lama berlangsung selama puluhan tahun dan tidak ada tanda-tanda akan berhenti sendiri," tambahnya, seperti dikutip dari internationalmedia.co.id.
BEM UI tidak hanya mengundang mahasiswa, tetapi juga seluruh elemen masyarakat, mulai dari buruh, guru, pedagang, ibu rumah tangga, hingga komunitas pelari dan siapa pun yang merasa bahwa arah negara ini sedang keliru. Total ada lima tuntutan utama yang akan disuarakan, mencakup isu kenaikan harga BBM dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Berikut adalah lima poin tuntutan krusial yang akan disuarakan BEM UI:
- Penghentian Pemborosan Anggaran Negara: Mendesak pemerintah untuk menghentikan praktik pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- Penurunan Harga Kebutuhan Pokok dan BBM: Menuntut penurunan harga barang-barang kebutuhan pokok serta bahan bakar minyak (BBM) yang membebani rakyat.
- Pembatalan Program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih: Meminta penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai tidak tepat sasaran atau bermasalah.
- Hentikan Militerisasi di Sektor Sipil: Menuntut penghentian campur tangan militer dalam urusan sipil.
- Akuntabilitas Pemerintah: Mendesak Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk tidak mengelak dan secara jujur mengakui kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah.