Internationalmedia.co.id – News, Semarang – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), baru-baru ini secara tegas mendorong mahasiswa untuk aktif mengawal berbagai kebijakan pemerintah melalui jalur dialog terbuka. Dalam sebuah pertemuan yang krusial, Zulhas menyatakan bahwa membuka ruang diskusi adalah esensi dari proses demokrasi yang sehat, bahkan mempersilakan kritik pedas sekalipun. Ajakan ini disampaikan Zulhas saat berdialog dengan 178 perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dalam gelaran Musyawarah Nasional BEM SI di Semarang, Jawa Tengah, pada Senin lalu.
Zulhas menekankan bahwa demokrasi yang matang tidak cukup hanya dengan penyampaian aspirasi di ruang publik atau melalui demonstrasi. Ia menegaskan, setelah aspirasi disampaikan, proses harus berlanjut ke meja dialog. "Demokrasi tidak berhenti di jalan," kata Zulhas, "tetapi harus dilanjutkan di ruang dialog." Ia menambahkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban moral untuk membuka ruang diskusi, di mana mahasiswa berhak mempertanyakan setiap kebijakan dan pemerintah bertugas memberikan penjelasan secara transparan.
Dalam sesi dialog yang interaktif, para mahasiswa melontarkan beragam pertanyaan, mulai dari implementasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), tata kelola sektor pangan, isu kesejahteraan petani dan nelayan, hingga visi pembangunan nasional. Zulhas menjawab langsung setiap pertanyaan, sembari menyoroti bahwa tantangan global terbesar di abad ke-21 adalah persoalan pangan, yang mencakup tidak hanya ketersediaan tetapi juga akses masyarakat terhadap nutrisi yang memadai. Mengutip laporan State of Food Security and Nutrition (SOFI) dari Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO), Zulhas mengungkapkan bahwa sepertiga populasi dunia masih bergulat dengan masalah akses gizi, menuntut setiap negara untuk memperkuat ketahanan pangannya.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, Zulhas memaparkan strategi pemerintah yang berfokus pada penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan. Selain itu, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperkuat sebagai pilar ketahanan pangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Data pemerintah yang disampaikan dalam APBN KiTa Edisi Juni 2026 menunjukkan realisasi anggaran MBG hingga Mei 2026 telah mencapai Rp 88,15 triliun, menjangkau 63,13 juta penerima manfaat melalui 29.679 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia.
Program KDMP sendiri menargetkan pembentukan lebih dari 80 ribu koperasi di tingkat desa/kelurahan, yang akan berfungsi sebagai pusat distribusi pangan, pembiayaan, penyediaan sarana produksi, hingga pemasaran hasil usaha masyarakat. Tak hanya itu, di sektor kelautan dan perikanan, pemerintah juga gencar mempercepat pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih hingga akhir tahun 2026. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dipaparkan dalam forum tersebut menunjukkan Indonesia memiliki 84.276 desa, dengan 12.968 di antaranya adalah desa pesisir dan 2.910 desa nelayan, menaungi sekitar 3,2 juta nelayan nasional. Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada tahun 2025 tercatat di level 103,9, dengan rata-rata 104,4 dalam lima tahun terakhir.
Meski Indonesia dianugerahi sumber daya alam yang melimpah, Zulhas mengakui masih ada tantangan tata kelola yang harus terus diperbaiki. Oleh karena itu, pemerintah secara tegas berpihak pada kelompok rentan, yakni petani dan nelayan. Keberpihakan ini diwujudkan melalui penguatan akses terhadap permodalan, pasar, teknologi, serta kelembagaan ekonomi. "Petani dan nelayan tidak mungkin mampu bersaing sendiri tanpa keberpihakan negara," tegas Zulhas. Ia menambahkan, pemerintah terus memperkuat kebijakan agar mereka memperoleh akses yang lebih baik, termasuk melalui Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Zulhas juga mengingatkan bahwa mewujudkan swasembada pangan bukan sekadar soal peningkatan produksi, melainkan juga menjaga kedaulatan bangsa agar petani kecil tetap berdaya di tengah gejolak pasar. Menutup dialognya, Zulhas secara khusus mengajak mahasiswa untuk terus memelihara tradisi berpikir kritis, namun juga berkontribusi aktif dalam merumuskan solusi bagi bangsa. "Masa depan Indonesia ada di tangan kalian," pungkasnya. "Kritik tetap diperlukan, namun dialog dan gotong royong adalah kunci agar kritik tersebut benar-benar melahirkan perubahan yang nyata."