Internationalmedia.co.id – News – Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengeluarkan pernyataan tegas mengenai peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Flores Timur. Ia menekankan bahwa KDKMP memiliki kewajiban mutlak untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja dari masyarakat lokal, demi memastikan manfaat ekonomi dirasakan langsung oleh warga sekitar dan mengurangi kesenjangan sosial di wilayah tersebut.
Yandri secara spesifik menyebutkan bahwa setiap KDKMP diharapkan dapat menyerap setidaknya 17 tenaga kerja. "Wajib hukumnya berasal dari desa, atau kelurahan Kopdes ini berada," tegas Yandri dalam keterangan tertulis yang diterima internationalmedia.co.id pada Sabtu (4/7/2026). Ia bahkan memberikan peringatan keras bagi pihak yang tidak mematuhi aturan ini: "Kalau ada tenaga kerja dari luar, lapor ke Kemendes, Pak. Pasti kita periksa." Pernyataan ini disampaikan dalam pertemuan tatap muka dengan para Kepala Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Flores Timur di Gudang KDKMP Kecamatan Weri pada Jumat (3/06).
Lebih dari sekadar penyedia lapangan kerja, Yandri juga menyatakan bahwa KDKMP dirancang sebagai solusi permodalan yang mudah, terjangkau, dan legal bagi warga. Program ini bertujuan untuk membebaskan masyarakat dari jeratan rentenir serta pinjaman online ilegal yang kerap membebankan bunga tinggi. Pemerintah mendorong agar suku bunga pinjaman melalui KDKMP tidak melebihi 6% per tahun.
Selain menyediakan gerai pinjaman, gerai atau Toko Desa dari Kopdes ini difungsikan sebagai distributor sembako bersubsidi, penampung hasil panen petani, dan penyedia kebutuhan pokok masyarakat. "Kemudian nanti gerainya Bapak Ibu, itu nanti akan ada pupuk. Ada Bank BNI juga," jelas mantan Wakil Ketua MPR RI tersebut. Ia menambahkan bahwa inisiatif ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk menghapus praktik rentenir melalui dukungan dari Bank Himbara.
Di samping itu, pemerintah akan terus mengevaluasi dan memperbaiki berbagai kekurangan dalam implementasi program KDKMP. Evaluasi ini difokuskan pada perbaikan tata kelola, penataan lokasi gerai yang dinilai kurang strategis, serta peningkatan pengawasan agar operasionalnya lebih efisien, akurat, dan tepat sasaran bagi masyarakat. "Jadi saya ibaratkan sebatang pohon durian, buahnya 100, mungkin 1 atau 2 yang busuk. Yang busuk ini yang dibuang bukan batangnya yang ditebang," ujar Menteri asal Bengkulu Selatan itu, menekankan bahwa masalah kecil harus diperbaiki tanpa mengorbankan keseluruhan program.
Pertemuan penting ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh, termasuk Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan, Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma, dan Bupati Flores Timur Antonius Doni Dihen. Yandri Susanto didampingi oleh Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa (PEID) Kemendes PDT, Tabrani.