Internationalmedia.co.id – News, Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi siswa SMA kini menjadi sorotan tajam dan berpotensi besar untuk dievaluasi ulang. Wacana penghentian pemberian MBG kepada siswa SMA, khususnya mereka dari kalangan "high class" dengan uang saku melimpah, mengemuka dari Badan Gizi Nasional (BGN) dan mendapat dukungan kuat dari Komisi IX DPR RI. Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya refocusing program agar lebih tepat sasaran dan efisien.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengungkapkan bahwa pihaknya tengah berkoordinasi intensif dengan Kementerian Kesehatan serta kementerian terkait lainnya untuk mendesain ulang skema penerima manfaat MBG. Menurut Arumsari, intervensi gizi paling krusial adalah sejak masa kandungan hingga 1.000 hari pertama kehidupan, serta berlanjut hingga usia dua tahun untuk memaksimalkan perkembangan otak. Ia secara tegas mencontohkan bahwa siswa SMA, terutama yang memiliki uang saku besar, semestinya tidak lagi menjadi prioritas penerima MBG.
"Mungkin yang high class gitu itu tidak perlu lagi," ujar Arumsari, memperkirakan langkah ini bisa mengurangi sekitar 8 juta penerima manfaat. Efisiensi anggaran pun menjadi target utama BGN, dengan penyesuaian pagu indikatif yang diharapkan akan turun seiring kebijakan efisiensi.
Dukungan serupa datang dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris. Ia menyatakan bahwa penghentian MBG untuk siswa SMA bukan hanya layak dipertimbangkan, melainkan harus dilakukan sebagai bagian dari peninjauan ulang program secara menyeluruh. Charles menekankan bahwa tujuan utama MBG adalah perbaikan gizi dan pencegahan stunting, sehingga anggaran negara harus difokuskan pada kelompok yang paling membutuhkan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta anak-anak dari keluarga miskin dan rentan.
"Kita harus berani membedakan antara kebutuhan akan makanan bergizi dan kebutuhan akan intervensi negara," tegas Charles kepada wartawan, Selasa (16/6/2026). Ia menambahkan bahwa sebagian besar anak SMA telah melewati fase pertumbuhan paling krusial, sehingga manfaat tambahan dari MBG bagi mereka relatif kecil dibandingkan jika anggaran dialokasikan untuk kelompok rentan. Charles juga menyarankan BGN untuk berani mendesain ulang program secara menyeluruh, dengan fokus pada ibu hamil, ibu menyusui, serta anak sekolah dari keluarga desil 1 hingga 3. Dengan demikian, negara dapat menghemat anggaran besar dan memastikan bantuan benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan.
"Parameter keberhasilan MBG seharusnya bukan berapa banyak ompreng yang dibagikan, melainkan seberapa besar perbaikan status gizi yang berhasil dicapai," imbuhnya, menekankan pergeseran fokus dari kuantitas penerima manfaat menuju kualitas dampak yang dihasilkan.
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago, juga menyuarakan pandangan senada. Irma mengaku sejak awal mengusulkan agar penerima manfaat MBG cukup sampai jenjang SMP saja, meniru model di Jepang untuk eliminasi stunting. Prioritasnya adalah ibu hamil dari keluarga miskin, anak balita, dan anak dengan gizi buruk. Meskipun demikian, Irma mengakui bahwa untuk anak SMA di wilayah miskin, pemberian MBG mungkin masih relevan dalam konteks pengentasan kemiskinan, namun bukan untuk peningkatan IQ.
Dengan adanya konsensus dari BGN dan Komisi IX DPR, perubahan signifikan pada program MBG tampaknya akan segera terwujud. Fokus akan bergeser dari kuantitas penerima menuju kualitas dampak gizi yang dihasilkan, demi tercapainya tujuan utama program dalam menciptakan generasi yang lebih sehat dan bebas stunting di Indonesia.