Internationalmedia.co.id – News, Suasana di Universitas Gadjah Mada (UGM) sempat memanas menyusul insiden pembubaran diskusi yang menghadirkan sejumlah pejabat negara, termasuk Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Peristiwa yang berujung pada penggerudukan oleh mahasiswa ini segera menuai respons dari Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Kabakom) RI, Muhammad Qodari, yang menegaskan bahwa esensi demokrasi terletak pada dialog terbuka.
Dalam pernyataannya pada 17 Juni, Qodari secara lugas menyatakan, "Yang namanya demokrasi itu bisa terjadi kalau ada dialog. Kalau tidak ada dialog, hanya tuntutan, kan bukan demokrasi namanya. Itu namanya semua gue, maunya dia saja." Ia menyoroti adanya ‘anomali’ dalam insiden tersebut, mengingat sebagian mahasiswa disebut-sebut merestui acara dan bahkan diketahui oleh pihak kampus. Bagi Qodari, penolakan yang terjadi lebih merupakan ekspresi kemarahan semata, bukan bentuk dialog konstruktif. Ia kembali menegaskan bahwa setiap kritik atau penolakan seharusnya dijawab dengan dialog, bukan interupsi yang membubarkan.
Insiden bermula pada Senin (15/6) malam di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM, Yogyakarta. Diskusi yang awalnya berjalan kondusif tiba-tiba berubah tegang ketika sejumlah mahasiswa naik ke panggung. Mereka membentangkan spanduk berisi penolakan terhadap kehadiran para pembicara, yang sontak menghentikan jalannya acara. Suasana semakin memanas, ditandai dengan pelemparan gelas plastik. Ketiga pejabat negara segera dievakuasi, namun upaya tersebut tidak berjalan mulus. Ratusan mahasiswa telah menunggu dan menghadang mereka di luar gedung GIK UGM. Meskipun Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Wamentan Sudaryono sempat mencoba berdialog dengan massa, upaya tersebut menemui jalan buntu. Evakuasi akhirnya diwarnai aksi saling dorong antara mahasiswa dan petugas keamanan.
Di balik aksi penolakan tersebut, tersimpan alasan kuat dari pihak mahasiswa. Mesa, salah satu perwakilan dari Serikat Mahasiswa (SEMA) UGM, menegaskan bahwa penggerudukan ini adalah bentuk kritik keras terhadap pemerintah. Menurut Mesa, para pejabat tidak pantas berbicara tentang Pancasila jika pemerintah masih ‘membungkam suara rakyat’ dan menganggap kritik sebagai gangguan. Ia secara spesifik menyoroti dugaan pemborosan uang rakyat melalui program-program yang dinilai ‘nirmanfaat’, seperti MBG dan Kopdes Merah Putih. "Mereka tidak layak membicarakan Pancasila selagi Indonesia masih membungkam suara rakyat, selama mereka menganggap kritik sebagai gangguan, selama mereka masih membuang-buang uang rakyat dengan program nirmanfaat, program MBG, Kopdes Merah Putih, dan banyak hal yang sekarang terjadi," ujar Mesa, seperti dilansir internationalmedia.co.idJogja pada Selasa (16/6).
Insiden di UGM ini menjadi cerminan ketegangan antara tuntutan kebebasan berekspresi mahasiswa dan pandangan pemerintah tentang pentingnya dialog dalam kerangka demokrasi. Sementara Kabakom Muhammad Qodari menyerukan pentingnya dialog sebagai pilar demokrasi, mahasiswa UGM justru memilih jalur aksi langsung sebagai bentuk kritik terhadap apa yang mereka anggap sebagai pembungkaman suara rakyat dan kebijakan yang tidak pro-rakyat.