Internationalmedia.co.id – News – Ketegangan politik di Jakarta kembali memanas, ditandai dengan berlanjutnya adu argumen antara elite PDI Perjuangan dan kubu Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Polemik ini bermula dari posisi PDI Perjuangan sebagai penyeimbang di luar pemerintahan, yang kemudian disorot oleh pernyataan AHY mengenai pentingnya kritik konstruktif.
Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, menjadi sosok sentral dalam merespons pernyataan AHY. Deddy melontarkan kritik tajam terhadap AHY yang meminta PDIP tetap memberikan kritik membangun meskipun berada di luar lingkaran pemerintahan. Menurut Deddy, AHY seharusnya tidak menghasut dan menghormati sikap politik yang telah diambil PDIP. Ia bahkan menyinggung tudingan-tudingan sebelumnya terhadap partainya, seperti menjadi dalang demo pada tahun 2025 dan 2026, yang menurutnya tidak pernah terbukti. "Tudingan-tudingan ini kan terbantahkan sendiri. Tahun 2025 tidak ada satu pun orang PDI Perjuangan atau terkait dengan PDI Perjuangan yang diproses hukum oleh aparat, ya. Jadi, dengan sendirinya kan terbantahkan itu oleh fakta," tegas Deddy di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6).
Deddy juga mengungkapkan bahwa tuduhan serupa kembali terjadi pada tahun 2026, di mana kader PDIP, Andi Widjajanto, dituduh sebagai dalang demo. Ia menyayangkan seorang Menteri Koordinator seperti AHY ikut melontarkan tuduhan "jangan menghasut." Deddy menilai, kondisi ini membuktikan bahwa partai yang berada di luar pemerintahan kerap kali dijadikan "kambing hitam." Menurutnya, tudingan terhadap Andi Widjajanto tidak memiliki dasar hukum dan hanya didasarkan pada asumsi. Ia menduga, kegaduhan yang ditimbulkan partai-partai lain terkait posisi PDIP ini kemungkinan besar disebabkan oleh ketidakpuasan internal mereka di dalam pemerintahan, atau mungkin keinginan untuk mendapatkan perhatian lebih dari presiden. "Ini adalah bukti bahwa mereka itu ya asal bunyi saja kalau menurut saya, tanpa fakta-fakta yang mendukung," tambahnya.
Demokrat Balas Serangan Deddy PDIP
Tidak tinggal diam, elite Partai Demokrat melalui Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Strategis (BRAINS), Yan Harahap, segera menyerang balik Deddy Sitorus. Yan memandang pernyataan AHY "terlalu benar untuk dibantah" oleh PDIP. Ia bahkan mencurigai kemampuan Deddy dalam mencerna narasi yang disampaikan AHY. "Kalau ajakan untuk mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan partai saja dianggap hasutan, maka jangan-jangan yang terusik bukan isi pernyataannya, melainkan karena pesannya terlalu benar untuk dibantah," kata Yan saat dihubungi, Kamis (25/6/2026).
Yan menjelaskan, ia mendengar langsung pernyataan AHY yang dimaksud Deddy. Menurutnya, AHY sangat jelas menyatakan bahwa tugas partai politik di dalam koalisi pemerintah adalah mendukung dan menyukseskan program pemerintah, sementara tugas partai politik di luar pemerintahan adalah menyampaikan kritik secara konstruktif dan disertai solusi. "Itu adalah prinsip demokrasi yang sehat," imbuh Yan. Selain itu, AHY juga menegaskan pentingnya menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan partisan, tidak memecah belah bangsa, tidak mendiskreditkan, dan tetap membuka ruang evaluasi terhadap aspirasi masyarakat. "Sulit mencari kalimat yang lebih moderat dan lebih menyejukkan dari pada itu, ya kan?" tutur Yan. Berangkat dari itu, ia mempertanyakan cara Deddy memahami pernyataan AHY yang justru mengajak semua pihak mengedepankan kepentingan bangsa dan membangun kritik yang konstruktif. "Maka yang perlu dipertanyakan adalah cara memahami pernyataan tersebut, bukan isi pernyataannya," tegasnya.
Deddy Tetap Anggap AHY Menghasut
Menanggapi bantahan dari elite Partai Demokrat, Deddy Sitorus tetap pada pendiriannya. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak salah tafsir atas pernyataan AHY. "Tidak ada salah tangkap, AHY jelas-jelas bilang boleh kritik asal konstruktif tapi tidak boleh memecah belah bangsa dan mendiskreditkan," kata Deddy kepada wartawan, Kamis (25/6/2026).
Deddy menilai, pernyataan AHY tersebut merupakan bentuk insinuasi terhadap PDIP. Dengan logika sederhana, menurutnya, kalimat itu jelas memberikan kesan bahwa kritik yang disampaikan PDIP selama ini tidak konstruktif dan cenderung memecah belah atau mendiskreditkan. "Nah, itulah yang saya anggap sebagai hasutan. Cukup jelas, kan?" ujarnya. Deddy juga menolak pandangan bahwa kritik kepada pemerintah harus selalu bersifat konstruktif dan menawarkan solusi, menyebut konsep tersebut mengingatkan pada pola berpikir di era Orde Baru. "Kritik adalah kritik, kalau benar silakan terima, kalau tidak ya abaikan saja," tuturnya. Ia menegaskan bahwa mencari solusi adalah tugas pemerintah, bukan rakyat. "Bukan tugas rakyat mencari solusi tapi tugas pemerintah/eksekutif. Enak banget dikasih kekuasaan, anggaran, birokrasi tapi masih minta solusi. Kalau kritik rakyat tidak bisa diberikan solusi, ya mundur saja!" pungkasnya, menandakan bahwa polemik antara kedua elite partai ini masih jauh dari kata usai.
(internationalmedia.co.id/dwr/maa)