Internationalmedia.co.id – News – Anggota Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Marinus Gea, secara tegas mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di wilayah Papua. Desakan ini muncul setelah ia melihat langsung bahwa program tersebut belum sepenuhnya selaras dengan kondisi riil serta kebutuhan masyarakat setempat, menyusul kunjungan kerja reses Komisi XIII DPR RI di Mimika, Papua Tengah.
Menurut Marinus, pendekatan kebijakan nasional tidak seharusnya diterapkan secara seragam di seluruh penjuru Indonesia, terutama mengingat karakteristik geografis dan sosial ekonomi Papua yang memiliki tantangan unik. Dalam pertemuan tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua turut memaparkan berbagai kendala signifikan yang dihadapi dalam pelaksanaan KDMP di Bumi Cenderawasih.
Salah satu poin krusial yang disoroti Marinus adalah ketidakrelevanan sejumlah layanan yang dirancang dalam program KDMP dengan kebutuhan dasar masyarakat Papua. Ia mencontohkan, upaya distribusi gas LPG 3 kilogram seringkali menghadapi hambatan besar di kampung-kampung pedalaman. Hal ini bukan hanya karena keterbatasan akses infrastruktur, tetapi juga minimnya permintaan dari warga yang belum terbiasa atau tidak memiliki kebutuhan mendesak akan layanan tersebut.
"Papua memiliki tantangan geografis yang sangat berbeda. Selain itu, tingkat ekonomi dan daya beli masyarakat di sana juga masih terbatas. Oleh karena itu, kehadiran Koperasi Desa Merah Putih harus benar-benar memberikan manfaat konkret, bukan sekadar hadir sebagai program nasional tanpa dampak nyata," ujar Marinus Gea pada Rabu (29/6/2026).
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini menekankan bahwa pembangunan koperasi tidak boleh hanya berfokus pada penyediaan fasilitas fisik semata. Lebih dari itu, penting untuk mempertimbangkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan layanan yang tersedia. Apabila koperasi telah dibangun namun masyarakat tidak memiliki daya beli atau akses yang memadai untuk memanfaatkannya, maka tujuan utama program tersebut dipastikan tidak akan tercapai secara optimal dan berpotensi menjadi sia-sia.
Marinus mendorong pemerintah untuk segera melaksanakan evaluasi komprehensif terhadap efektivitas KDMP di Papua sebelum program ini diperluas ke wilayah lain. Evaluasi ini dianggap krusial demi memastikan bahwa anggaran negara dapat digunakan secara lebih efisien dan benar-benar memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia juga berpendapat bahwa pendekatan adaptif serupa perlu diterapkan di daerah-daerah terpencil lainnya yang memiliki karakteristik geografis dan ekonomi yang mirip dengan Papua.
"Program pemerintah harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masyarakat setempat. Jangan sampai pembangunan menjadi mubazir karena tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Anggaran negara harus benar-benar memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat," tegas Marinus.
Marinus berharap, hasil evaluasi yang nantinya diperoleh dapat menjadi landasan kuat untuk penyempurnaan kebijakan. Dengan demikian, Program Koperasi Desa Merah Putih diharapkan mampu mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan, khususnya di wilayah-wilayah yang masih menghadapi keterbatasan akses dan infrastruktur.