Internationalmedia.co.id – News melaporkan, Iti Octavia Jayabaya kembali dipercaya memimpin Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Banten untuk periode 2026-2031. Keputusan ini diambil secara aklamasi dalam Musyawarah Daerah (Musda) V Partai Demokrat Banten yang berlangsung di Kota Serang pada Jumat, 31 Juli 2026.
Mantan Bupati Lebak tersebut mendapatkan dukungan penuh dari seluruh peserta Musda yang memiliki hak suara, menandakan tingginya kepercayaan kader terhadap kepemimpinannya. Hasil Musda ini selanjutnya akan diajukan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat untuk mendapatkan pengesahan resmi sesuai mekanisme organisasi.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, menegaskan bahwa terpilihnya Iti Octavia Jayabaya secara aklamasi merupakan cerminan nyata dari tingginya kepercayaan kader. Ia meyakini kepemimpinan Iti akan membawa Partai Demokrat Banten menjadi lebih solid dan kompetitif di kancah politik daerah.
Herman juga menyampaikan harapannya agar kepengurusan yang baru segera disusun secara profesional. Ia menekankan pentingnya melibatkan seluruh potensi kader dari delapan kabupaten dan kota di Provinsi Banten, memastikan roda organisasi berjalan efektif hingga ke tingkat akar rumput. "Saya ingin ke depan betul-betul semuanya adalah kabinet kerja, semuanya bekerja dan merepresentasikan seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi Banten," ujarnya, seperti dikutip internationalmedia.co.id.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam sambutannya melalui konferensi virtual, menyoroti Musda sebagai momentum krusial untuk konsolidasi, rekonsiliasi, dan penguatan organisasi. Hal ini penting guna menghadapi berbagai tantangan politik yang akan datang.
AHY secara khusus meminta seluruh kader Demokrat di Banten untuk memperkuat barisan dan mempersiapkan organisasi dalam menghadapi agenda politik besar, termasuk Pemilu 2029. Ia menegaskan tiga agenda utama yang menjadi fokus perjuangan Demokrat: mendorong ekonomi yang menyejahterakan masyarakat, memperjuangkan penegakan hukum yang adil, serta menjaga nilai-nilai demokrasi.
"Musyawarah Daerah ini merupakan forum konsolidasi, forum rekonsiliasi, forum kita membangun sebuah kesadaran bahwa hanya dengan organisasi yang solid, kita akan mampu menghadapi berbagai tantangan," pungkas AHY.