Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, baru-baru ini mengeluarkan instruksi krusial kepada seluruh Kepala Sekolah Rakyat dan kepala sentra untuk memperkuat standar operasional prosedur (SOP) dan memahami secara mendalam seluruh sumber daya manusia (SDM) di lingkungan sekolah. Langkah ini ditekankan sebagai upaya vital mencegah "tiga dosa besar" pendidikan: perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. Arahan tegas ini disampaikan dalam sebuah rapat daring melalui platform Zoom, sebagaimana dilaporkan oleh Internationalmedia.co.id – News. Meskipun tanggal yang tertera dalam keterangan tertulis adalah Jumat (11/9/2026), esensi pesan ini tetap relevan dan mendesak.
Gus Ipul menegaskan pentingnya penguatan SOP dan proses bisnis di Sekolah Rakyat. Ia menekankan bahwa pengenalan menyeluruh terhadap SDM, mulai dari siswa, guru, wali asuh, wali asrama, hingga petugas keamanan, adalah fondasi utama. "Perkuat SOP, perkuat proses bisnis bapak-ibu sekalian, kenali dengan baik sumber daya manusia yang ada di sana, kenali juga dengan baik kondisi siswa kita yang ada di sana," kata Gus Ipul. Dengan pemahaman yang komprehensif ini, kegiatan belajar mengajar diharapkan dapat berjalan optimal, sekaligus memitigasi berbagai potensi penyimpangan.
Tidak hanya itu, Gus Ipul juga menginstruksikan para kepala sekolah untuk menerapkan sistem kontrak kerja, seperti pakta integritas, dengan seluruh tenaga kependidikan. Tujuannya jelas, yakni memastikan setiap individu yang terlibat dalam pendidikan di Sekolah Rakyat memiliki pemahaman dan komitmen yang seragam. Ini adalah langkah proaktif untuk mencegah insiden yang tidak diinginkan dan membangun lingkungan pendidikan yang solid. "Jadi kepala sekolah one-on-one bisa bikin kontrak kerja dengan mereka (tenaga kependidikan). Kemudian sosialisasikan, laksanakan dengan benar, seluruh penyelenggara Sekolah Rakyat tahu dan paham SOP-nya," jelas Gus Ipul, seperti dikutip internationalmedia.co.id.
Lebih lanjut, peran kepala sentra juga digarisbawahi oleh Gus Ipul. Mereka diinstruksikan untuk aktif membantu kinerja kepala sekolah, terutama dalam menangani siswa yang membutuhkan rehabilitasi. Mengingat latar belakang siswa Sekolah Rakyat yang beragam dan seringkali berasal dari keluarga rentan, penanganan ekstra dan perhatian khusus menjadi keharusan. Jika ada siswa yang memerlukan rehabilitasi, Gus Ipul menyarankan agar mereka dapat dititipkan terlebih dahulu di sentra terdekat sebelum kembali melanjutkan pembelajaran di sekolah. "Jika ada masalah-masalah, kerja sama dengan kepala sentra… Jangan dibiarkan kalau ada kasus-kasus," tegas Gus Ipul, menekankan pentingnya kerja sama segera dengan kepala sentra untuk memulai proses rehabilitasi.
Gus Ipul mengingatkan bahwa kepala sekolah adalah pemimpin tertinggi dan sekaligus "kompas moral" yang membimbing seluruh proses pembelajaran. Oleh karena itu, tanggung jawab mereka sangat besar dalam mencegah perundungan, kekerasan fisik maupun seksual, serta intoleransi. Kementerian Sosial, lanjutnya, tidak akan menolerir sedikit pun tindakan yang mengarah pada ketiga hal tersebut. "Jadi kita mohon maaf sekali, kita tidak menolerir adanya tindakan yang mengarah kepada tiga hal itu (perundungan, kekerasan fisik atau seksual, dan intoleransi)," pungkas Gus Ipul, menegaskan komitmen Kemensos terhadap lingkungan pendidikan yang aman dan inklusif.