Ancaman banjir berulang terus menghantui Sumatera Barat. Menanggapi situasi genting ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar kini menggenjot penanganan sedimentasi sungai sebagai prioritas utama. Langkah ini diambil untuk memitigasi risiko bencana hidrometeorologi yang kerap melanda wilayah tersebut, terutama di tengah tingginya intensitas curah hujan. Informasi ini disampaikan dalam laporan Internationalmedia.co.id – News.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan komitmen ini saat menerima kunjungan Tim Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI di Istana Gubernur pada Jumat, 28 Agustus. Pertemuan strategis tersebut berfokus pada evaluasi kemajuan pemulihan pascabencana serta identifikasi kebutuhan mendesak untuk penanganan di area-area rawan. Data resmi menunjukkan bahwa total kerugian dan kerusakan akibat serangkaian bencana hidrometeorologi mencapai angka fantastis Rp33,4 triliun. Untuk mengatasi dampak ini, Pemprov Sumbar telah mengajukan usulan anggaran sebesar Rp21,4 triliun melalui Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Meski demikian, secercah harapan muncul setelah pemerintah pusat menyetujui alokasi dana sebesar Rp17,9 triliun. Dana ini akan digunakan untuk pembiayaan infrastruktur multi-tahun selama periode 2026-2028. Beberapa proyek fisik memang sudah dimulai tahun ini, namun Mahyeldi menekankan bahwa percepatan tetap krusial. "Pekerjaan-pekerjaan pada 2026 ini sudah mulai, tetapi kita masih ada kebimbangan masyarakat karena curah hujan tinggi kembali menimbulkan banjir," ungkap Mahyeldi dalam keterangan tertulis yang diterima internationalmedia.co.id pada Senin, 31 Agustus 2026.
Mahyeldi menjelaskan, akumulasi sedimentasi yang masif di berbagai sungai telah secara signifikan mengurangi kapasitas daya tampung air, sehingga mudah memicu luapan saat intensitas hujan meningkat. Permasalahan ini kembali mencuat setelah insiden banjir di Kota Padang dan wilayah Maninjau beberapa waktu lalu. "Ketika curah hujan tinggi kembali seperti pengalaman di Padang, maka banjir bisa terulang. Ini yang menjadi kekhawatiran kita karena sedimentasi di sungai-sungai masih banyak yang belum tertangani," tegas Gubernur.
Di sisi lain, Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rustian, menggarisbawahi urgensi penerapan prinsip ‘Build Back Better’ atau membangun kembali dengan lebih baik. Menurutnya, peningkatan standar mutu infrastruktur adalah kunci agar konstruksi yang baru jauh lebih tangguh dan adaptif terhadap potensi bencana di masa depan. "Prinsip utama rekonstruksi tahun 2026 mengarah pada Build Back Better, membangun lebih baik," jelas Rustian.
Mahyeldi menambahkan, upaya percepatan pemulihan ini memerlukan sinergi kuat dan kolaborasi erat antara pemerintah pusat, provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota. Setiap tahapan pengerjaan infrastruktur harus berlandaskan dokumen R3P guna memastikan efektivitas dan ketepatan sasaran dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Komisi VIII DPR RI, melalui kunjungan kerjanya, menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan rehabilitasi infrastruktur di area-area berisiko tinggi. Hasil peninjauan lapangan yang telah dilakukan akan diserahkan kepada Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera untuk ditindaklanjuti.