Garda Revolusi Iran (IRGC) melalui Angkatan Lautnya mengumumkan persiapan akhir untuk memberlakukan kondisi operasional baru di Selat Hormuz, jalur perairan krusial bagi pasokan minyak dan gas global. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, langkah ini diambil di tengah ketegangan yang memuncak akibat konflik berkelanjutan antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel sejak akhir Februari lalu, yang secara drastis membatasi aktivitas pelayaran di selat vital tersebut.
Dalam pernyataan resminya pada Minggu (5/4) waktu setempat, Angkatan Laut IRGC menegaskan bahwa kondisi di Selat Hormuz "tidak akan pernah kembali ke status sebelumnya, terutama bagi AS dan Israel". Pernyataan ini menyusul ancaman terbaru dari Presiden AS Donald Trump yang akan menyerang fasilitas vital Iran jika jalur pelayaran tersebut tidak dibuka kembali sepenuhnya.

Sejak pecahnya konflik pada 28 Februari, Iran hanya mengizinkan lalu lintas terbatas melalui Selat Hormuz, mengganggu sekitar 20 persen aliran minyak dan gas dunia. Pembatasan ini telah menyebabkan penurunan drastis aktivitas perlintasan, dengan data dari perusahaan intelijen maritim Kpler menunjukkan anjloknya lalu lintas hingga sekitar 95 persen sejak awal Maret.
Dampak dari gangguan ini sangat terasa di pasar energi global, memicu peningkatan biaya pengiriman dan mendorong harga minyak dunia melonjak. Banyak negara menanggung beban terberat dari disrupsi rantai pasok energi ini, yang secara langsung meningkatkan biaya operasional dan harga komoditas.
Di tengah situasi ini, kantor berita Oman pada Minggu (5/4) melaporkan adanya pembicaraan antara Iran dan Oman terkait upaya mempermudah lalu lintas di Selat Hormuz yang sebagian ditutup. Sementara itu, anggota parlemen Iran dalam beberapa pekan terakhir juga telah mengusulkan pemberlakuan tarif tol dan pajak bagi kapal-kapal yang melintasi jalur perairan strategis tersebut, sebagai bagian dari tatanan baru yang diusung.
Selat Hormuz, yang sebelum perang menjadi jalur bagi seperlima pasokan minyak mentah dan gas alam cair (LNG) global, kini menjadi pusat gejolak geopolitik yang berpotensi mengubah peta navigasi dan ekonomi energi dunia secara fundamental. Keputusan IRGC untuk memberlakukan tatanan baru ini menandai babak baru dalam pengelolaan salah satu jalur perairan paling penting di planet ini.

