Internationalmedia.co.id – News – Penunjukan Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Buruh oleh Presiden Prabowo Subianto belum lama ini langsung disambut dengan sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Komisi IX DPR secara khusus menyoroti daftar panjang pekerjaan rumah yang menanti mantan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) tersebut, mulai dari isu upah hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).
Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, membeberkan sejumlah agenda krusial yang harus menjadi prioritas utama Said Iqbal dalam mengemban amanah barunya. Kepada awak media, Yahya menyebutkan bahwa masalah pekerja asing, perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), isu pengupahan, dan persoalan PHK adalah empat pilar utama yang memerlukan perhatian serius dari penasihat khusus Presiden di bidang ketenagakerjaan.
Yahya berharap Said Iqbal mampu menyajikan masukan yang komprehensif dan mendalam kepada Presiden, terutama dalam konteks rencana revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menjadi salah satu agenda penting pemerintah. Ia juga menyambut baik keputusan Presiden Prabowo menunjuk Said Iqbal, melihatnya sebagai sinyal positif bahwa pemerintah mengakomodasi aspirasi dari kalangan pekerja.
Menurut Yahya, kehadiran Said Iqbal akan memastikan Presiden menerima perspektif yang orisinal dan langsung dari akar rumput terkait dinamika ketenagakerjaan, khususnya yang menyangkut nasib buruh atau pekerja. Langkah ini juga diartikan sebagai upaya Presiden untuk memperkuat penanganan isu ketenagakerjaan sebagai elemen vital dalam pembangunan nasional, terlebih di tengah gejolak ekonomi dan geopolitik global yang penuh ketidakpastian.
Sementara itu, Said Iqbal sendiri mengungkapkan alasannya menerima tawaran sebagai Penasihat Khusus Presiden. Di Istana Presiden, Jakarta, Said menjelaskan bahwa platform perjuangan Presiden Prabowo Subianto yang berpihak pada rakyat kecil, termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru, menjadi pendorong utama baginya untuk bergabung dan memberikan masukan demi menjaga keseimbangan.
Said menegaskan bahwa selama ini masukan dari perspektif pemilik modal atau pengusaha sudah banyak diterima Presiden melalui berbagai pihak, seperti Luhut Binsar Pandjaitan, Airlangga Hartarto, Bahlil Lahadalia, hingga Rosan Roeslani. Namun, ia merasa belum ada representasi yang kuat dari sudut pandang kelas pekerja. "Yang dari buruh kan tidak ada," ujarnya, menekankan pentingnya suara buruh didengar langsung di lingkaran Istana.