Internationalmedia.co.id – News – Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri menunjukkan respons cepat pasca-gempa bumi yang melanda Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebanyak 11.225 dokumen kependudukan milik warga terdampak berhasil dipulihkan atau diterbitkan kembali, memastikan hak-hak dasar masyarakat tetap terpenuhi di tengah bencana.
Gempa bumi di Flores tidak hanya merenggut tempat tinggal, tetapi juga menghilangkan akses warga terhadap dokumen penting seperti KTP-el, Kartu Keluarga, hingga akta kelahiran. Kehilangan berkas-berkas ini menjadi hambatan serius bagi korban untuk mendapatkan bantuan pemerintah, melanjutkan pendidikan, atau mengakses layanan kesehatan esensial.
Menindaklanjuti arahan Menteri Dalam Negeri, Ditjen Dukcapil menerjunkan enam tim Aksi Tanggap Bencana Gempa NTT. Tim-tim ini, yang dipimpin oleh pejabat tinggi madya dan pratama, bergerak secara "jemput bola" ke tujuh kabupaten terdampak. Mereka bekerja sama dengan Dinas Dukcapil setempat untuk menerbitkan kembali dokumen yang rusak atau hilang.
Dirjen Dukcapil, Teguh Setyabudi, menegaskan bahwa pelayanan dalam situasi darurat harus berbeda. "Bencana boleh mengganggu gedung dan sarana, tetapi jangan sampai mengganggu hak masyarakat atas dokumen kependudukan," ujarnya. Ia menambahkan, petugas tidak menunggu warga datang, melainkan langsung mendatangi lokasi pengungsian atau desa-desa terdampak. "Kalau mereka tidak bisa datang karena mengungsi atau karena kondisi di lapangan, kita yang harus mendatangi mereka," tegas Teguh.
Enam tim ini menjangkau Manggarai Timur, Nagekeo, Manggarai, Ende, Ngada, Sikka, dan Manggarai Barat. Untuk memastikan layanan tetap berjalan di tengah kendala komunikasi, petugas dilengkapi dengan alat rekam dan cetak KTP-el, blangko KTP-el, serta perangkat Starlink. Operasi ini berlangsung intensif dari Senin (24/8) hingga Sabtu (29/8).
Tugas ini bukan tanpa tantangan. Petugas harus menembus jalanan ekstrem yang berkelok-kelok, bervariasi dari hotmix hingga jalan berbatu, sambil tetap waspada terhadap ancaman gempa susulan. Di Manggarai Timur, misalnya, tercatat enam gempa susulan bermagnitudo 3,8 hingga 5,2 dalam beberapa hari. Namun, meja pelayanan tetap dibuka demi warga.
Dari seluruh wilayah, Manggarai Timur mencatat angka pemulihan dokumen tertinggi, mencapai 4.507 dokumen dalam empat hari pelayanan di lima posko pengungsian. Rinciannya meliputi 1.481 Kartu Keluarga, 981 KTP-el, 615 Layanan Biodata Penduduk, 561 Akta Kelahiran, dan perekaman KTP-el untuk 506 jiwa.
Capaian signifikan juga terlihat di kabupaten lain: Nagekeo-Ngada (719 dokumen), Manggarai (758 dokumen), Ende (1.451 dokumen), Sikka (2.257 dokumen), dan Manggarai Barat (1.533 dokumen). Bahkan di Manggarai Barat, pelayanan tetap maksimal meskipun kantor Dukcapil setempat turut terdampak gempa.
Teguh Setyabudi kembali menekankan pentingnya dokumen kependudukan sebagai kunci akses bantuan dan layanan dasar. "Masyarakat jangan sampai berpikir soal biaya. Dokumen yang hilang atau rusak karena bencana harus kita bantu terbitkan kembali," tegasnya, memastikan semua layanan diberikan secara gratis.
Bagi Dukcapil, pemulihan identitas adalah bagian fundamental dari upaya pascabencana. "Identitas itu melekat pada setiap warga. Ketika dokumennya hilang, negara harus membantu mengembalikan kepastian identitas tersebut," pungkas Teguh.
Pelayanan yang tulus ini mendapat apresiasi dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, atas respons cepat Dukcapil dalam menjangkau kelompok rentan seperti perempuan dan anak. Dukungan serupa juga datang dari psikolog pemerhati anak, Kak Seto, yang langsung mengunjungi pengungsian di Manggarai untuk memastikan hak-hak dasar lansia, ibu, dan anak terpenuhi.
Secara keseluruhan, 11.225 dokumen kependudukan berhasil dipulihkan, membuktikan komitmen pelayanan administrasi kependudukan yang tak terhenti bahkan di tengah situasi darurat.