Jakarta – Presiden Prabowo Subianto telah memimpin Sidang Dewan Energi Nasional (DEN) perdana di tahun 2026, bertempat di Istana Merdeka. Pertemuan penting ini, seperti dilaporkan oleh Internationalmedia.co.id – News, fokus pada perumusan strategi krusial guna menjamin ketahanan serta kemandirian energi nasional, khususnya di tengah fluktuasi geopolitik global yang dinamis.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengonfirmasi kehadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Ketua DEN, beserta seluruh anggota dari unsur pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Menurut Bahlil, prioritas utama dalam sidang tersebut adalah menjaga stabilitas pasokan energi nasional. Ia melaporkan bahwa cadangan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan stok nasional saat ini berada pada level aman, yakni sekitar 18 hingga 20 hari. "Kami mendiskusikan dan menerima arahan langsung dari Bapak Presiden terkait ketersediaan stok BBM dan cadangan nasional yang saat ini berada di angka 18-20 hari. Alhamdulillah, situasinya masih terkendali," ujar Bahlil kepada awak media usai rapat di Istana Presiden, Kamis (17/9/2026).
Lebih lanjut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya penguatan kemandirian energi untuk jangka panjang. Salah satu instruksi strategis adalah persiapan pengembangan program E50, yang akan menjadi kelanjutan dari inisiatif biodiesel B50 yang telah berjalan. Kebijakan ini, terang Bahlil, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Indonesia dalam memenuhi kebutuhan BBM domestik. Data menunjukkan, konsumsi solar nasional mencapai sekitar 39 juta kiloliter per tahun, sementara bensin berada di kisaran 39 hingga 40 juta kiloliter per tahun.
Peningkatan produksi minyak dan gas bumi juga menjadi fokus utama dalam upaya menjamin ketersediaan energi. Pemerintah akan menggalakkan eksplorasi secara masif di berbagai cekungan dan blok minyak baru, serta mengoptimalkan sumur-sumur yang sudah beroperasi melalui penerapan teknologi mutakhir. "Bapak Presiden secara khusus memerintahkan agar 45 ribu sumur rakyat dipantau secara profesional. Tidak boleh ada pelanggaran atau praktik penjualan ilegal ke pihak lain," tambah Bahlil, mengutip arahan tegas dari Kepala Negara.
Sinergi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha juga menjadi poin krusial yang digarisbawahi Prabowo dalam perumusan kebijakan energi. Kolaborasi ini dianggap vital untuk merespons tantangan dan kebutuhan energi Indonesia di masa mendatang. "Arahan Bapak Presiden sangat jelas, kami harus menjalin kerja sama erat antara akademisi, pelaku usaha, dan pemerintah dalam merancang kebijakan energi ke depan," jelas Bahlil. Selain itu, pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) turut mencuat. Pemerintah berencana membentuk sebuah lembaga khusus di bawah koordinasi langsung Presiden untuk memperkuat tata kelola sektor migas. "Ini adalah arahan penting terkait RUU Migas yang dilaporkan DEN. Lembaga penguatan ini akan langsung berada di bawah Bapak Presiden, dan kami sebagai menteri teknis siap melaksanakan perintah tersebut," tutup Bahlil.