Internationalmedia.co.id – Aksi seorang politisi Australia mengenakan burqa di ruang sidang parlemen memicu badai kecaman. Pauline Hanson, pemimpin partai One Nation yang dikenal dengan pandangan anti-imigrasi dan anti-Islam, melakukan aksi tersebut pada Senin (24/11), dan langsung menuai reaksi keras dari anggota parlemen lainnya yang menyebutnya sebagai tindakan "rasis" dan "tidak sopan".
Hanson, seorang Senator yang mewakili Queensland, diketahui tengah berupaya mendorong rancangan undang-undang (RUU) yang melarang penggunaan penutup wajah di Australia. Upaya ini telah menjadi kampanyenya selama bertahun-tahun.
Setelah dihalangi untuk mengajukan RUU tersebut, Hanson kembali ke ruang sidang dengan mengenakan burqa hitam. Aksi ini sontak memicu kemarahan dari rekan-rekan Senatornya. Larissa Waters, pemimpin Partai Hijau di Senat Australia, mengecam tindakan Hanson sebagai bentuk penghinaan terhadap umat beragama dan menyebutnya "sangat rasis dan tidak aman".
Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, yang juga pemimpin pemerintahan di Senat, turut mengecam aksi Hanson sebagai tindakan yang "tidak sopan". Wong menekankan bahwa setiap anggota parlemen memiliki hak istimewa untuk mewakili negara bagian mereka dan seluruh lapisan masyarakat, termasuk berbagai agama dan keyakinan, dan hal itu harus dilakukan dengan sopan.
Hanson menolak untuk melepaskan burqa tersebut, yang menyebabkan sidang Senat Australia terpaksa diskors. Ini bukan pertama kalinya Hanson melakukan aksi serupa. Pada tahun 2017, ia juga pernah mengenakan burqa di ruang sidang Senat untuk menyoroti masalah keamanan yang menurutnya ditimbulkan oleh pakaian tersebut, yang ia kaitkan dengan terorisme.
Pada saat itu, Hanson menggambarkan Islam sebagai "budaya dan ideologi yang tidak sesuai dengan budaya dan ideologi kita". Partai One Nation yang dipimpin Hanson mengalami peningkatan dukungan, terutama di tengah pertikaian internal yang melanda oposisi konservatif utama negara itu. Jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan bahwa mereka meraih rekor dukungan sebesar 18 persen.
Sementara itu, seorang utusan pemerintah pada bulan September lalu menyatakan bahwa Australia gagal mengatasi Islamofobia yang terus-menerus terjadi dan semakin intensif.