Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, baru-baru ini mengukuhkan posisi Indonesia sebagai garda terdepan dalam agenda transisi energi dan aksi iklim global. Berbicara di South East Asia Climate Forum, bagian dari London Climate Action Week, Eddy menyoroti keseriusan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjadikan sektor ini sebagai prioritas utama pembangunan nasional. Internationalmedia.co.id – News mencatat pernyataan penting ini yang menarik perhatian para pemangku kepentingan energi dan iklim dunia.
Dalam refleksi mendalam, Eddy Soeparno mengungkapkan bahwa pengakuan terhadap Indonesia sebagai negara dengan potensi energi terbarukan terbesar di Asia telah bergema sejak lebih dari dua dekade lalu. Ironisnya, ia menyoroti bahwa setelah 25 tahun berlalu, status tersebut masih melekat, mengindikasikan bahwa potensi kolosal ini belum sepenuhnya termanfaatkan secara optimal. "Ini adalah momentum krusial bagi Indonesia untuk tidak hanya dikenal karena potensinya, tetapi juga karena keberhasilannya dalam mengonversi potensi tersebut menjadi mesin pendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan," tegas Anggota Komisi XII DPR RI ini, menandaskan perlunya aksi nyata.
Pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto, menurut Eddy, menempatkan transisi energi dan aksi iklim sebagai salah satu pilar utama agenda pembangunan nasional. Komitmen ini terwujud melalui serangkaian kebijakan strategis yang dirancang untuk menciptakan harmoni antara ambisi pertumbuhan ekonomi yang tinggi—mencapai 8 persen pada tahun 2028—dengan penguatan ketahanan energi nasional dan upaya dekarbonisasi ekonomi. Tujuannya jelas: mencapai target Net Zero Emissions pada tahun 2060, atau bahkan lebih cepat.
Eddy lebih lanjut menegaskan bahwa dekarbonisasi bukan sekadar agenda lingkungan, melainkan sebuah strategi ekonomi nasional yang fundamental. Sebagai wujud keseriusan ini, Indonesia menargetkan penambahan kapasitas pembangkit energi terbarukan hingga 70 gigawatt pada tahun 2040. Dengan pencapaian ambisius ini, bauran energi terbarukan nasional diharapkan melonjak signifikan, dari sekitar 15-16 persen saat ini menjadi lebih dari 35 persen.
"Target-target ini merupakan bukti nyata bahwa Indonesia sepenuhnya serius dalam mengimplementasikan transisi energi. Kami memahami bahwa masa depan pertumbuhan ekonomi yang kuat harus dibangun di atas fondasi energi yang bersih, berkelanjutan, dan berdaya saing," jelasnya, menggarisbawahi visi jangka panjang negara.
Untuk mendukung agenda transisi energi dan aksi iklim, Eddy juga memaparkan perkembangan signifikan dalam kerangka kebijakan dan legislasi. Saat ini, pembahasan Undang-Undang Energi Terbarukan telah memasuki tahap finalisasi. Selain itu, DPR RI sedang menggodok Rancangan Undang-Undang Aksi Iklim, yang diproyeksikan menjadi regulasi komprehensif pertama di Indonesia yang secara spesifik mengatur isu perubahan iklim. Pemerintah dan DPR juga berencana merevisi Undang-Undang Ketenagalistrikan, memastikan regulasi nasional semakin adaptif dan selaras dengan dinamika transisi energi.
"Indonesia sedang membangun fondasi kebijakan yang kokoh agar transformasi menuju ekonomi hijau dapat berjalan lebih cepat, memberikan kepastian bagi investor, sekaligus menciptakan manfaat ekonomi dan sosial yang luas bagi masyarakat," pungkas Wakil Ketua Umum PAN tersebut, menegaskan komitmen menyeluruh negara.