Operasi militer Amerika Serikat (AS) yang berujung pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro atas perintah Presiden Donald Trump, kini menjadi pusat perhatian dan memicu gelombang pertanyaan serius mengenai legalitasnya di Washington. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, insiden ini segera menciptakan polarisasi tajam di kancah politik AS.
Aksi dramatis ini segera membelah opini publik dan elite politik. Sementara kritik keras datang dari kubu Partai Demokrat, bahkan beberapa sekutu Trump dari Partai Republik pun menyatakan keheranan dan mempertanyakan dasar penangkapan seorang kepala negara berdaulat di wilayahnya sendiri.
Salah satu suara paling vokal datang dari Anggota DPR Marjorie Taylor Greene, seorang figur kunci dalam gerakan MAGA (Make America Great Again). Greene, yang sebelumnya menuduh Trump mengkhianati gerakan tersebut, secara terbuka mempertanyakan justifikasi serangan ini. Melalui platform X, ia menantang klaim bahwa operasi ini semata-mata untuk memburu penyelundup narkoba. "Jika demikian, mengapa pemerintahan Trump belum bertindak terhadap kartel Meksiko?" tanyanya, seperti dikutip internationalmedia.co.id pada Minggu (4/1/2026). Ia lebih lanjut menuduh bahwa motif sebenarnya adalah upaya perubahan rezim untuk menguasai cadangan minyak Venezuela. Greene juga menyuarakan kekecewaan publik AS terhadap intervensi militer asing yang tak berkesudahan dan memakan biaya besar, menegaskan bahwa rakyat dipaksa menanggung beban finansialnya. Ia mengkritik baik Partai Republik maupun Demokrat karena terus mendanai "mesin militer Washington," yang menurutnya bertentangan dengan harapan para pemilih MAGA.
Sementara itu, Anggota DPR Don Bacon dari Nebraska, seorang veteran militer dan politikus sentris, mengakui bahwa penangkapan Maduro mungkin membawa dampak positif bagi masa depan Venezuela dan stabilitas regional. Namun, ia menyuarakan kekhawatiran serius bahwa tindakan AS ini bisa menjadi preseden berbahaya. "Kekhawatiran utama saya adalah Rusia akan menggunakan ini untuk membenarkan agresi militer ilegal mereka terhadap Ukraina, atau China untuk membenarkan invasi ke Taiwan," ungkap Bacon. Ia menambahkan, meskipun kebebasan dan supremasi hukum mungkin ditegakkan, para diktator di seluruh dunia akan berupaya mengeksploitasi insiden ini untuk membenarkan agenda egois mereka.
Dari kubu libertarian, Anggota DPR Thomas Massie dari Kentucky menyoroti kontradiksi dalam justifikasi hukum pemerintahan Trump terkait operasi militer ini. Massie berpendapat bahwa jika tindakan tersebut benar-benar konstitusional, Jaksa Agung tidak akan mencuitkan kabar penangkapan seorang presiden negara berdaulat beserta istrinya hanya karena pelanggaran undang-undang senjata api AS tahun 1934. Pernyataan tersebut, menurut Massie, justru menunjukkan kelemahan argumen legal yang diajukan.
Senator Tim Kaine melontarkan kritik pedas terhadap serangan tersebut, secara tegas mempertanyakan legalitasnya. Ia menekankan bahwa sudah saatnya Kongres menegaskan kembali peran konstitusionalnya yang krusial dalam memutuskan masalah perang. Kaine, yang merupakan anggota komite Hubungan Luar Negeri dan Angkatan Bersenjata, menyatakan bahwa Senat akan segera memberikan suara pada resolusi bipartisan yang telah ia siapkan sebelum operasi ini, bertujuan untuk mencegah "perang dengan Venezuela tanpa otorisasi kongres yang jelas."
Menanggapi gelombang kritik, Menteri Luar Negeri Marco Rubio membela keputusan Presiden Trump untuk tidak memberitahukan operasi ini kepada anggota parlemen sebelumnya. Rubio menjelaskan bahwa misi tersebut berisiko tinggi dan akan terancam jika informasi bocor. "Kami segera menghubungi anggota Kongres setelah operasi selesai. Ini bukan jenis misi yang bisa diinformasikan terlebih dahulu," tegasnya dalam konferensi pers bersama Trump pada Sabtu (3/1). Trump sendiri secara blak-blakan menuding Kongres sebagai sumber kebocoran informasi. "Kongres cenderung membocorkan informasi. Ini tidak akan berdampak baik," ujarnya.
Debat sengit mengenai legalitas, etika, dan implikasi jangka panjang dari penangkapan Presiden Maduro ini diperkirakan akan terus berlanjut, menyoroti ketegangan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam kebijakan luar negeri AS.