Internationalmedia.co.id – News – Sebuah langkah strategis untuk mempercepat transformasi digital birokrasi di Indonesia telah dibahas dalam pertemuan penting antara Komite Percepatan Transformasi Digital (KPTDP) yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, dengan Mantan Perdana Menteri Inggris sekaligus Executive Chairman Tony Blair Institute (TBI), Tony Blair. Pertemuan yang berlangsung di Kantor Dewan Energi Nasional (DEN), Jakarta, pada Senin lalu, fokus pada upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi dan pemanfaatan kecerdasan buatan (AI).
Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa perpaduan digitalisasi dengan implementasi kecerdasan buatan (AI) bukan hanya sekadar modernisasi, melainkan solusi konkret untuk mengintegrasikan berbagai sektor dan mengatasi permasalahan di lapangan. Penerapan Digital Public Infrastructure (DPI) diyakini akan menjadi fondasi kokoh bagi sistem teknologi yang memudahkan akses layanan publik, dengan sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) sebagai salah satu contoh penerapannya yang krusial.
"Pemerintahan digital yang didukung AI adalah jawaban terbaik untuk menjalankan setiap program prioritas Presiden. Kita tidak boleh kehilangan momentum ini, karena dengan pemerintahan digital, kita dapat mencapai efisiensi, transparansi, dan meminimalisir interaksi tatap muka," ujar Luhut dalam keterangan tertulisnya. Ia menambahkan, melalui transformasi ini, negara hadir dengan cara yang lebih sederhana, cepat, dan terpercaya, mengubah pengalaman layanan publik secara fundamental.
KPTDP sendiri telah menunjukkan progres nyata dengan uji coba digitalisasi bantuan sosial di Kabupaten Banyuwangi. Keberhasilan ini mendorong perluasan implementasi ke 42 kabupaten/kota lainnya, termasuk penambahan Kota Batam dan Provinsi Bali. Pelaksanaan ini memberikan pembelajaran berharga dalam mempercepat proses dan memperkuat transparansi penyaluran bantuan sosial.
Kolaborasi dengan Tony Blair dan timnya diharapkan dapat mempercepat skala penerapan AI di berbagai bidang vital seperti perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, dan pembiayaan usaha. Selain itu, fokus juga diberikan pada penguatan tata kelola AI demi keamanan, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap perlindungan data, serta peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam hal digitalisasi, etika, dan keamanan siber.
"Fokus utama kami adalah menciptakan ekosistem digital yang aman dan tepercaya bagi masyarakat, serta menyusun peraturan presiden yang akan datang untuk meresmikan kerangka kerja pemerintahan digital. AI memiliki peran vital dalam menganalisis data dari identitas digital, meningkatkan efisiensi, dan mengoptimalkan penerimaan pajak," jelas Luhut.
Sementara itu, Mantan PM Inggris Tony Blair mengungkapkan kekagumannya terhadap capaian Indonesia dalam penerapan pemerintahan digital. Menurutnya, setiap negara memiliki tantangan unik, dan Indonesia dengan populasi besar serta geografis kepulauan, berhasil menunjukkan kemajuan signifikan.
"Bagian terpenting dari pemerintahan digital adalah bagaimana teknologi diterapkan. Saya rasa Indonesia sudah memiliki fondasi yang kuat, di mana saya mendengar proses layanan administrasi yang sebelumnya memakan waktu lama kini dapat dipangkas menjadi hanya beberapa hari saja," ujar Tony Blair. Ia menilai, pencapaian ini luar biasa mengingat kompleksitas Indonesia, dan keberhasilan ini tidak lepas dari kolaborasi berbagai unsur.
Blair juga menekankan pentingnya sumber daya manusia yang menguasai kemampuan digital dan memiliki pola pikir digital untuk mendukung keberhasilan transformasi. Pihaknya menyatakan kesiapan untuk membantu Indonesia di berbagai sektor, termasuk digitalisasi. "Integrasi antar program pemerintah harus dijalankan, dan yang terpenting adalah tim yang bergerak harus teredukasi serta memiliki pola pikir digital," tambahnya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Rini Widyantini, turut menekankan bahwa transformasi digital pemerintahan dan tata kelola data pembangunan adalah hal esensial, ditopang oleh pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI) sebagai tulang punggung layanan pemerintah. DPI, yang mencakup identitas digital, pertukaran data, dan pembayaran digital, harus selaras dengan prinsip perlindungan data pribadi dan keamanan siber.
Transformasi digital perlindungan sosial, menurut Rini, mengintegrasikan Identitas Digital, pertukaran data tepercaya, pembayaran digital, dan Portal Perlindungan Sosial ke dalam satu alur layanan terpadu. Tujuannya bukan sekadar mendigitalkan proses yang sudah ada, melainkan merancang ulang secara mendasar penyampaian layanan agar lebih sederhana, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
"Upaya yang dilakukan banyak pihak ini bukan sekadar digitalisasi bantuan sosial, namun sebagai dasar bagi sistem perlindungan sosial yang lebih terintegrasi, transparan, dan berpusat pada warga. Penting untuk memastikan pembelajaran ini diwujudkan dalam implementasi nasional yang berkelanjutan melalui kebijakan yang tepat, tata kelola yang efektif, dan kolaborasi kelembagaan yang kuat, didukung oleh strategi dan kelembagaan yang berdedikasi guna menjamin keberlanjutan transformasi digital," pungkas Rini Widyantini. Ia juga menyambut baik keterlibatan mitra global seperti TBI, mengapresiasi kepemimpinan Tony Blair yang telah menginspirasi banyak negara, termasuk Indonesia, dalam reformasi sektor publik dan transformasi digital.