Internationalmedia.co.id – News – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Sitorus, melontarkan kritik tajam terhadap Partai Golkar, menyusul pernyataan Sekjen Golkar M. Sarmuji yang mempertanyakan peran penyeimbang PDIP di luar pemerintahan. Deddy Sitorus balik menyindir Golkar sebagai partai yang "candu kekuasaan," selalu ingin berada di lingkaran pemerintahan, baik dalam posisi menang maupun kalah. Pernyataan ini disampaikan Deddy saat dihubungi internationalmedia.co.id, Sabtu lalu.
Menurut Deddy Sitorus, PDIP memiliki prinsip yang berbeda dengan Golkar. "PDIP bukan Golkar yang kalah atau menang maunya ikut berkuasa. Kami tidak memiliki watak candu kekuasaan, seolah tanpa berada di pucuk pemerintahan, partai ini akan mati atau tak mampu berkembang," tegas Deddy. Ia mengakui bahwa berada di dalam pemerintahan memang memberikan keuntungan signifikan bagi partai politik karena akses kekuasaan yang terbuka. Namun, ia merasa heran mengapa Golkar justru melontarkan sindiran terhadap PDIP yang memilih jalur di luar pemerintahan.
"Mengapa justru menyinyiri pihak yang tidak mau masuk mendapatkan kemewahan kekuasaan? Kami menghargai mereka yang berada di pemerintahan dan sebaiknya Golkar juga menunjukkan sikap yang sama bagi yang memilih berada di luar," imbuhnya.
Menjawab pertanyaan Sarmuji tentang apa yang sebenarnya diseimbangkan oleh PDIP, Deddy menjelaskan bahwa partainya menjalankan fungsi check and balances melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap kekuasaan Presiden Prabowo Subianto. Ia mengungkapkan kekhawatirannya jika mayoritas kursi di DPR dikuasai oleh partai-partai yang juga memiliki perwakilan di kabinet.
"Dalam kondisi mayoritas kursi dikuasai oleh partai politik yang juga duduk di DPR, sulit membayangkan fraksi yang punya perwakilan di kabinet mau, mampu, dan berani menyampaikan kritik atas penyimpangan atau memberikan pendapat yang berbeda," jelas Deddy. Ia menambahkan, jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu "manut" dan setuju terhadap eksekutif, maka DPR tidak ubahnya seperti di era Orde Baru dan fungsinya sebagai wakil rakyat patut dipertanyakan. "Itulah yang dimaksud dengan penyeimbang, kebebasan untuk mendukung yang baik tetapi pada saat bersamaan punya kemauan dan kemandirian untuk menyampaikan kritik, masukan, perbaikan, dan bahkan pandangan yang berbeda," tegasnya.
Deddy juga memperingatkan bahwa jika semua partai politik berada di dalam pemerintahan, maka fungsi checks and balances secara otomatis akan beralih ke tangan rakyat dalam bentuk demonstrasi di jalanan. Ia mengklaim sering mendengar curhatan dari sesama anggota dewan mengenai kesulitan mereka untuk berbicara leluasa karena posisi partainya di dalam pemerintahan atau kekhawatiran akan intervensi dari pihak tertentu.
"Negara yang seluruh partai politiknya ada di dalam pemerintahan itu hanya ada di negara otoriter seperti Korea Utara atau negara dengan partai komunis seperti di China," kata Deddy. Baginya, menjadi partai penyeimbang adalah sebentuk pengorbanan dan perjuangan agar DPR tetap mampu menjalankan fungsinya sebagai kanalisasi suara rakyat dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kekuasaan.
Sebelumnya, Sekjen Partai Golkar Muhammad Sarmuji sempat menyoroti posisi politik PDIP. Sarmuji menyatakan menghormati klaim PDIP sebagai penyeimbang, namun ia mempertanyakan implementasi peran tersebut. "Selama ini entah apa yang diseimbangkan? Nanti rakyat yang menilai," ujar Sarmuji kepada wartawan, Jumat (19/6). Ia menambahkan, "Istilah penyeimbang saja sebenarnya sudah bisa dibaca bagi yang mau membaca. Tidak perlu memaksa supaya jelas. Kita hormati saja."