Arena politik nasional kembali dihangatkan oleh adu argumen seputar posisi partai dalam pemerintahan. Kali ini, Partai Golkar dan PDI Perjuangan terlibat saling balas pernyataan mengenai peran oposisi dan koalisi. Menanggapi dinamika tersebut, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera angkat bicara, menegaskan bahwa kedua posisi tersebut memiliki kemuliaan yang setara. Internationalmedia.co.id – News melaporkan, Mardani menekankan esensi dari setiap peran adalah untuk kepentingan rakyat.
Mardani, yang partainya, PKS, pernah merasakan 10 tahun menjadi oposisi sebelum kini berada di dalam pemerintahan, menyatakan bahwa baik menjadi oposisi maupun bagian dari koalisi, keduanya adalah pilihan yang mulia. "Jadi oposisi itu mulia. Sama mulianya dengan berkoalisi. Asal semua untuk kepentingan rakyat," ujar Mardani saat dihubungi pada Rabu (6/8).
Menurut Mardani, peran koalisi dalam pemerintahan jelas terlihat dari upaya pembangunan, peningkatan kesejahteraan, pembangunan infrastruktur, hingga penyediaan pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan yang terjangkau. Sementara itu, posisi oposisi tak kalah vital. "Oposisi penting, jaga biar pemerintah kerja untuk rakyat. Check and balances dan juga menjadi corong suara rakyat," imbuhnya.
Anggota Komisi II DPR ini juga mengakui adanya perbedaan dalam visibilitas kedua peran tersebut. "Oposisi lebih terlihat menonjol, karena bisa bersuara keras. Tapi di koalisi mesti banyak kerja," jelasnya, seraya menekankan bahwa kewajiban utama semua partai politik adalah menjaga dan memperjuangkan rakyat.
Perdebatan ini sendiri dipicu oleh pernyataan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, yang secara tegas menyatakan bahwa partainya tidak memiliki tradisi menjadi oposisi. Dalam Musda XI DPD Golkar Sumatera Selatan pada Minggu (2/8), Bahlil berujar, "Kita Golkar memang tidak terbiasa di oposisi. Karena kita betul-betul berkarya dan mengabdi."
Pernyataan Bahlil kemudian direspons oleh Ketua DPP PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pareira. Andreas menegaskan bahwa prinsip berpolitik PDIP bukanlah untuk mencari kenyamanan semata. "Nggak tahu saya. Itu urusan Golkar. Kalau PDI Perjuangan, berpolitik bukan untuk cari enak," kata Andreas saat dihubungi pada Senin (3/8).
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, lantas memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai posisi partainya. Menjawab pernyataan Andreas, Doli menjelaskan bahwa setiap partai memiliki ideologi dan cara menjalankan perannya. "Masing-masing partai politik memiliki ideologi, nilai, doktrin, konsep, dan cara di dalam menjalankan perannya. Golkar adalah partai politik berideologikan Pancasila, yang mengembangkan paradigma developmentalism, melalui doktrin karya kekaryaan," papar Doli kepada wartawan pada Rabu (5/8).
Doli menekankan konsistensi Golkar sebagai partai yang mengusung konsep pembangunan sejak awal berdirinya. "Jadi, sejak berdiri, mulai dari Sekber, kemudian bertransformasi menjadi Partai Golkar, hingga sekarang, Golkar konsisten sebagai partai politik yang ber-‘genre’ pembangunan, yang ‘click’ atau compatible dengan lingkungan atau ekosistem pemerintahan," ujarnya. Ia menambahkan, "Itulah karakteristik Partai Golkar yang tentu berbeda dengan karakteristik partai politik lain. Jadi Golkar memang tidak pernah mengenal posisi oposisi. Apalagi Indonesia memang sistem pemerintahannya adalah presidensial, yang juga tidak pernah mengenal oposisi."