Internationalmedia.co.id – News – Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Buky Wibawa Karya Guna, yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI), menegaskan bahwa kemajuan di tingkat daerah merupakan fondasi krusial bagi terwujudnya Indonesia yang maju dan sejahtera. Pernyataan ini disampaikan Buky saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ADPSI di Provinsi Bali pada Senin (29/6), menekankan bahwa keberhasilan pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dari kemakmuran daerah.
Menurut Buky, esensi kemajuan Indonesia berakar kuat pada kondisi setiap wilayahnya. "Jika daerah makmur, Indonesia makmur. Jika daerah maju, Indonesia maju," ujarnya, seperti dilansir internationalmedia.co.id pada Selasa (30/6/2026). Ia menambahkan bahwa pemerintah pusat, termasuk melalui berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto seperti Asta Cita, harus memusatkan perhatian pada pembangunan yang dimulai dari daerah, dengan implementasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik lokal agar lebih efektif dan efisien.
Meski demikian, Buky tidak menampik adanya tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, khususnya terkait pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat. Namun, kondisi ini justru dipandang sebagai peluang untuk berinovasi. "Pengurangan dana transfer memang kami rasakan di daerah. Tetapi ini bukan berarti pembangunan harus terhambat. Justru di sinilah tantangannya, kami harus mendorong kepala daerah untuk lebih kreatif dalam menjalankan roda pembangunan," jelasnya.
Kreativitas yang dimaksud Buky mencakup upaya menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan adalah melakukan pendataan ulang terhadap aset-aset milik pemerintah daerah yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal, agar dapat diberdayakan secara lebih produktif dan memberikan kontribusi signifikan terhadap keuangan daerah.
Dari sisi tuan rumah, Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya, menyampaikan apresiasinya atas kehadiran lebih dari 240 peserta dari berbagai provinsi di Indonesia. Kehadiran masif ini tidak hanya menjadi bentuk dukungan terhadap Provinsi Bali, tetapi juga memperkuat sinergi antar daerah dalam membahas berbagai isu strategis nasional, termasuk kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah.
Mahayadnya menyoroti karakteristik unik Provinsi Bali yang sangat bergantung pada sektor pariwisata sebagai tulang punggung perekonomiannya. "Di Bali, pariwisata adalah penggerak utama. Kami akan membahas bagaimana kebijakan fiskal pusat dapat lebih proporsional terhadap daerah seperti Bali," ungkapnya. Ia menambahkan bahwa pariwisata Bali menyumbang devisa sekitar Rp 160-170 triliun per tahun, sebuah angka yang patut mendapat perhatian khusus dalam formulasi kebijakan fiskal agar sejalan dengan kontribusi daerah.
Rakernas ADPSI ini, lanjut Mahayadnya, menjadi forum strategis untuk menyampaikan berbagai aspirasi daerah kepada pemerintah pusat, sekaligus memperkuat dukungan DPRD se-Indonesia terhadap pelaksanaan program-program prioritas nasional demi kemajuan bersama.