Jakarta – Internationalmedia.co.id – News – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menggarisbawahi pentingnya penataan ruang yang komprehensif sebagai fondasi utama untuk memaksimalkan beragam potensi yang dimiliki Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Menurut Bima, tata ruang yang terencana matang, didukung koordinasi lintas sektor yang kuat, esensial untuk pembangunan yang berkelanjutan dan optimal, sekaligus menjadi instrumen mitigasi konflik lahan.
Pernyataan tersebut disampaikan Bima Arya saat menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Graha Kepri, Kota Batam, pada Rabu (8/7/2026). Dalam kesempatan itu, ia menekankan bahwa tata ruang yang terkendali dan digarap secara kolaboratif akan menjadi pilar penting bagi peningkatan pendapatan daerah. "Kita harus memastikan tata ruang terkendali dan kita garap bersama-sama sebagai sumber pendapatan daerah," ujarnya, menegaskan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) dalam konteks ini.

Meskipun Kepri didominasi oleh wilayah perairan dengan daratan yang relatif terbatas, Bima Arya melihat potensi luar biasa yang belum sepenuhnya tergarap. Provinsi ini memiliki kekuatan di berbagai sektor, mulai dari industri manufaktur, perdagangan, kemaritiman, kekayaan sumber daya alam, hingga potensi pariwisata yang kaya akan nilai sejarah dan budaya.
Namun, pemanfaatan ruang daratan yang terbatas ini menjadi pekerjaan rumah krusial yang harus dioptimalkan. Bima juga menyoroti empat tantangan utama yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah (Pemda) di Kepri: degradasi lingkungan, kerentanan terhadap bencana alam, potensi konflik tata ruang, serta lonjakan arus masuk penduduk, terutama di Batam.
Menyikapi hal ini, Kemendagri, berkolaborasi dengan Komisi II DPR RI, berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh regulasi daerah, termasuk Peraturan Daerah (Perda) terkait perencanaan APBD, akan diselaraskan secara cermat dengan potensi dan tantangan spesifik Kepri. "Kami akan mencermati betul. Kemendagri, bersama Ketua Komisi II DPR, akan memastikan semua Perda terkait perencanaan APBD mempertimbangkan faktor potensi dan tantangan ini. Regulasi yang ada akan kami pastikan sinkron," tegas Bima.
Selain kekuatan ekonomi, Kepri juga menyimpan kekayaan nilai historis dan budaya yang menjadikannya unik. Bima Arya secara khusus menyoroti Pulau Penyengat, yang merupakan jantung kebudayaan Melayu dan tempat kelahiran Raja Ali Haji, seorang tokoh penting yang berjasa dalam penyusunan pedoman bahasa Indonesia dan pencipta Gurindam Dua Belas. Ia pun menyambut baik rencana Pemprov Kepri untuk mendirikan museum bahasa di Pulau Penyengat, sebuah langkah strategis untuk mengukuhkan daya tarik wisata sejarah.
Mengingat sejarah panjang Kepri sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Riau sejak tahun 1800-an dan perannya dalam kebudayaan Melayu, Kemendagri siap berkolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Pariwisata untuk mendukung penuh pengembangan potensi ini. Tak hanya wisata sejarah, Bima juga melihat peluang besar dalam pengembangan sport tourism. Ia optimistis Batam dan wilayah lain di Kepri mampu menjadi tuan rumah ajang olahraga bergengsi, baik tingkat nasional maupun internasional, seperti triathlon atau maraton, yang berpotensi signifikan mendongkrak kunjungan wisatawan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Saya yakin, jika Batam dan Kepri fokus pada sport tourism seperti triathlon atau maraton, dampaknya akan luar biasa," pungkas Bima Arya penuh keyakinan. Kunjungan kerja ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, antara lain Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kepri.
