JAKARTA- Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi meminta Pemprov DKI segera mengatasi masalah kawasan kumuh di Ibu Kota. Salah satu yang menjadi sorotan Prasetyo adalah kawasan padat penduduk di Kecamatan Johar Baru dan Kelurahan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat.
Hal tersebut disampaikan Prasetyo saat menghadiri pembukaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di kantor Wali Kota Jakarta Pusat pada Kamis (16/3) lalu. Prasetyo mengatakan kedua wilayah itu tak jauh lokasinya dari Istana Negara di Jakarta Pusat.
“Ini penting sekali masalah di Jakarta Pusat karena masih ada yang jaraknya satu kilometer dari Istana yang jadi daerah kumuh. Di Johar Baru, Tanah Tinggi, kita minta ini diperhatikan. Ke sana (lihat langsung) untuk berbuat sesuatu,” kata Prasetyo Edi Marsudi dalam keterangan tertulis, Senin (20/3).
Selain itu, Pras–sapaan karibnya–khawatir akan kesehatan warga yang tinggal di permukiman padat penduduk. Sebab, dia mengaku mendapat keluhan warga yang kesulitan untuk beristirahat karena tempat tinggal yang terbatas.
“Kondisi permukiman di Johar Baru, Tanah Tinggi, itu bisa tiga shift tidurnya, karena di sana kemiskinannya terlihat,” ucapnya.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengaku siap membenahi dua wilayah tersebut. Apalagi Jakarta diprediksi hingga 20 tahun ke depan akan tetap menjadi magnet bagi investor meskipun tidak lagi berstatus Ibu Kota.
“Pertumbuhan Kota Jakarta masih sebagai sentra bagi para investor meskipun Ibu Kota akan berpindah ke IKN (Ibu Kota Nusantara). Feeling saya 10-15 tahun bahkan 20 tahun ke depan, Jakarta tetap jadi titik pertumbuhan di Indonesia. Maka wajar kalau saya sampaikan sukses Jakarta untuk Indonesia,” ujar Heru.
Heru berjanji membenahi sejumlah masalah permukiman kumuh, salah satunya yakni membuat septic tank komunal untuk mencegah pencemaran air tanah. Dia juga mengatakan program pencegah kurang gizi (stunting) pada balita dan anak-anak akan ditingkatkan. ***
