Internationalmedia.co.id – Pemerintah Iran dengan tegas menyatakan komitmennya untuk membangun kembali fasilitas nuklir yang rusak akibat serangan yang diduga dilakukan oleh Israel dan Amerika Serikat (AS) beberapa waktu lalu. Teheran bahkan berjanji akan membangun fasilitas tersebut menjadi "lebih kuat dari sebelumnya".
Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, dalam pernyataannya yang dilansir AFP, menegaskan bahwa serangan tersebut tidak akan menghentikan ambisi nuklir Iran. "Dengan menghancurkan bangunan-bangunan… kita tidak akan mundur," ujarnya saat mengunjungi organisasi nuklir Iran, seperti dikutip dari situs web kepresidenan Iran.
Pezeshkian meyakini bahwa para ilmuwan Iran masih memiliki pengetahuan yang mumpuni untuk mewujudkan hal tersebut. Pernyataan ini senada dengan yang disampaikan sebelum serangan terjadi, di mana Iran bertekad membangun kembali situs nuklirnya jika diserang.
Serangan Israel pada Juni lalu menargetkan fasilitas nuklir dan militer Iran, serta area permukiman, menyebabkan jatuhnya korban jiwa termasuk ilmuwan nuklir. Iran membalas dengan serangan rudal dan drone ke kota-kota Israel.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, sebelumnya mengakui bahwa kerusakan akibat serangan tersebut "serius dan parah". Namun, pernyataan terbaru Pezeshkian menunjukkan tekad Iran untuk bangkit kembali.
Di tengah situasi ini, Oman, yang dikenal sebagai mediator tradisional, mendorong Iran dan AS untuk menghidupkan kembali perundingan nuklir yang terhenti. Menteri Luar Negeri Oman, Badr Albusaidi, menyampaikan harapan ini dalam konferensi Dialog Manama IISS di Bahrain.
Juru bicara pemerintah Iran, Fatemeh Mohajerani, mengindikasikan bahwa Teheran "telah menerima pesan" mengenai kemungkinan dimulainya kembali diplomasi, meskipun tanpa memberikan rincian lebih lanjut.
Sebelumnya, Oman telah menjadi tuan rumah untuk beberapa putaran perundingan antara Iran dan AS. Namun, putaran keenam terhenti setelah serangan Israel terjadi. Iran juga menghadapi sanksi PBB setelah Inggris, Jerman, dan Prancis memicu mekanisme "snapback" atas dugaan pelanggaran kesepakatan nuklir 2015.