Internationalmedia.co.id – News melaporkan, Teheran kembali membuat gebrakan diplomatik. Iran dilaporkan telah mengajukan proposal gencatan senjata terbaru kepada Amerika Serikat (AS), dengan Pakistan berperan sebagai jembatan negosiasi. Inisiatif mengejutkan ini, yang disampaikan Islamabad kepada Washington, bertujuan utama meredakan bara ketegangan di Selat Hormuz dan membuka jalan menuju pengakhiran konflik yang berkepanjangan. Informasi krusial ini, yang dilansir oleh TRT World dan Al Jazeera pada Senin (27/4/2026), pertama kali diungkap oleh media AS, Axios, yang mengutip sejumlah pejabat AS serta sumber-sumber terpercaya yang akrab dengan dinamika isu tersebut.
Dalam laporannya, Axios merinci bahwa proposal Iran memuat syarat-syarat segar yang berpotensi mengubah peta negosiasi. Teheran mengusulkan pembukaan kembali Selat Hormuz, jalur pelayaran vital yang kini terblokade akibat konflik antara Iran, AS, dan Israel, serta pencabutan blokade laut oleh AS sebagai langkah prioritas utama. Yang menarik, proposal ini menempatkan diskusi terkait program nuklir Iran di tahap berikutnya, setelah isu Selat Hormuz terselesaikan. Selain itu, Teheran juga menyodorkan opsi perpanjangan gencatan senjata untuk durasi yang lebih lama, bahkan mengarah pada pengakhiran permusuhan secara permanen.
Meski Islamabad telah resmi menyerahkan proposal tersebut kepada Gedung Putih, belum ada kepastian apakah Washington akan bersedia mempertimbangkan tawaran dengan skema syarat yang diajukan Iran. Presiden AS Donald Trump, menurut tiga pejabat AS yang diwawancarai Axios, dijadwalkan memimpin rapat penting di Situation Room Gedung Putih pada Senin (27/4). Pertemuan tersebut akan melibatkan tim senior keamanan nasional dan kebijakan luar negeri untuk mengkaji secara mendalam proposal terbaru dari Iran dan merumuskan langkah strategis selanjutnya.
Pengajuan proposal ini terjadi di tengah kebuntuan diplomatik yang kian meruncing antara Washington dan Teheran, di mana gencatan senjata yang rapuh dan telah diperpanjang masih terus berlaku di bawah tekanan. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, dilaporkan menjadi sosok yang menyerahkan proposal tersebut saat kunjungan terbarunya ke Islamabad pada akhir pekan lalu. Sumber-sumber Axios menyebutkan, Araghchi menjelaskan kepada para mediator seperti Pakistan, Mesir, Turki, dan Qatar, bahwa belum ada konsensus bulat di kalangan pemimpin Iran mengenai respons terhadap tuntutan AS sebelumnya.
Sebelumnya, AS secara konsisten menuntut agar Iran menangguhkan program pengayaan uraniumnya setidaknya selama satu dekade dan memindahkan seluruh pasokan uranium yang telah diperkaya keluar dari negaranya. Tuntutan fundamental ini hingga kini belum secara resmi disepakati oleh Teheran. Kerangka kerja baru yang diusulkan Iran secara drastis mengubah urutan prioritas. Negosiasi nuklir baru akan dimulai setelah Selat Hormuz dibuka dan blokade maritim AS dicabut. Menurut analisis Axios, jika AS menerima skema ini, ada risiko besar Washington akan kehilangan salah satu alat tawar-menawar utamanya – yakni blokade laut – sebelum isu nuklir Iran terselesaikan.
Menanggapi perkembangan ini, Juru Bicara Gedung Putih, Olivia Wales, menegaskan kepada Axios bahwa posisi pemerintah AS tidak berubah dan tetap teguh. "Ini adalah diskusi diplomatik yang sangat sensitif, dan Amerika Serikat tidak akan bernegosiasi melalui media massa," ujar Wales. Ia melanjutkan, "Seperti yang telah disampaikan Presiden, Amerika Serikat memegang kendali penuh dan hanya akan mencapai kesepakatan yang benar-benar mengutamakan kepentingan rakyat Amerika, serta tidak akan pernah mengizinkan Iran memiliki senjata nuklir."
Dunia kini menanti respons Washington terhadap proposal yang berani ini, yang bisa menjadi kunci atau justru memperdalam jurang konflik di Timur Tengah.