Internationalmedia.co.id – News melaporkan, potensi besar RDF Plant Rorotan di Jakarta Utara untuk mengatasi masalah sampah ibu kota masih terganjal sejumlah kendala. Padahal, fasilitas ini dirancang mampu mengolah ribuan ton sampah setiap hari, menjadi harapan baru mengurangi beban TPST Bantargebang. Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta baru-baru ini menyoroti hambatan-hambatan tersebut.
Judistira Hermawan, Ketua Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta, menegaskan bahwa keberadaan RDF Rorotan adalah bagian integral dari strategi Pemprov DKI dan DPRD untuk menekan volume sampah yang selama ini membanjiri TPST Bantargebang di Kota Bekasi. "Ini adalah upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta untuk mengurangi sampah yang selama ini dikirim ke Bantargebang," ujar Judistira dalam keterangan yang diterima internationalmedia.co.id.
Kunjungan Pansus ini bertujuan untuk mengidentifikasi akar masalah yang menghambat operasional maksimal RDF Rorotan. DPRD menargetkan dalam kurun waktu satu tahun ke depan, fasilitas ini dapat mengolah setidaknya 1.500 hingga 2.000 ton sampah per hari. "Tentu hari ini Pansus hadir untuk mencari tahu apa kendalanya, sehingga kami harapkan dalam satu tahun ke depan RDF Rorotan bisa maksimal mengolah sampah paling tidak 1.500 sampai 2.000 ton per hari," jelasnya.
Judistira mengungkapkan, kendala utama yang ditemukan bukan terletak pada teknologi atau mesin pengolahan sampah itu sendiri. Berdasarkan peninjauan, RDF Rorotan memiliki tiga lini pengolahan, masing-masing berkapasitas sekitar 800 ton sampah per hari, dengan total potensi mencapai 2.400 ton per hari. Saat kunjungan, dua lini terlihat beroperasi, sementara satu lainnya sedang menjalani perawatan rutin.
"Kelihatannya karena ada catatannya, salah satunya infrastruktur. Saya kira kendalanya lebih kepada faktor eksternal," kata Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta itu. Akses jalan menuju RDF Rorotan dinilai belum sepenuhnya memadai untuk mendukung mobilitas armada pengangkut sampah dari berbagai wilayah Jakarta.
Untuk itu, DPRD berencana mendorong percepatan penanganan infrastruktur melalui koordinasi dengan Dinas Bina Marga. "Pada saat rapat kerja di Komisi D nanti kami akan meminta kepada Dinas Bina Marga terkait ruas yang ada di kawasan KBT yang menghubungkan Jakarta Timur dan Jakarta Utara agar segera ditangani, sehingga armada Dinas Lingkungan Hidup yang mengangkut sampah bisa mendapatkan akses yang lebih baik, dan pengiriman sampah ke RDF Rorotan berjalan lancar," paparnya.
Selain persoalan jalan, Pansus juga mencatat keluhan warga sekitar terkait armada pengangkut sampah yang melintas menuju RDF Rorotan. Masyarakat mengeluhkan penggunaan truk-truk tua yang seringkali bocor air lindi dan menimbulkan bau tidak sedap di jalan. "Memang masyarakat cukup keras ketika yang datang itu truk-truk yang sudah uzur. Air lindinya menetes di jalan dan menimbulkan gangguan. Karena itu masyarakat meminta agar yang masuk ke sini benar-benar armada kompaktor khusus yang tidak menimbulkan bau dan sebagainya," tegas Judistira.
Di sisi lain, Judistira menekankan bahwa Jakarta tidak bisa hanya bergantung pada satu fasilitas pengolahan sampah. Seluruh instrumen pengelolaan sampah yang sudah ada harus dimaksimalkan, sembari menunggu pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (Waste-to-Energy) dalam beberapa tahun ke depan. "Ada beberapa instrumen yang akan kami maksimalkan, yang pertama tentu RDF ini, kemudian RDF yang ada di Bantargebang, kemudian UPK Badan Air, dan juga TPS 3R yang jumlahnya kurang lebih 61 di seluruh DKI Jakarta. Semua itu harus dimaksimalkan untuk menyerap sampah dari masyarakat," pungkasnya.