Internationalmedia.co.id melaporkan, kepala bantuan PBB, Tom Fletcher, secara tegas menolak usulan alternatif dari pemerintah Amerika Serikat terkait pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza. Menurutnya, rencana yang sudah disusun PBB jauh lebih efisien dan bantuan siap didistribusikan. Pernyataan ini disampaikan di tengah blokade Israel terhadap Gaza yang telah berlangsung selama 75 hari berturut-turut, mengakibatkan krisis kemanusiaan yang parah.
Fletcher menekankan bahwa rencana PBB telah matang dan siap berjalan. Ribuan truk bantuan sudah siap memasuki Gaza, didukung jaringan distribusi yang teruji dan kepercayaan masyarakat setempat. Ia mendesak agar fokus pada rencana PBB, bukan proposal alternatif yang dinilai hanya akan membuang waktu berharga. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap rencana Yayasan Kemanusiaan Gaza (Gaza Humanitarian Foundation), yang didukung pemerintah AS, untuk mengirimkan bantuan melalui jalur independen.
Yayasan tersebut, yang berencana bermitra dengan perusahaan keamanan dan logistik swasta AS, akan mendistribusikan bantuan melalui pusat-pusat yang disebut aman. Namun, PBB menolak kerjasama karena rencana tersebut dinilai tidak netral dan independen. Sementara itu, Presiden AS, Donald Trump, sebelumnya menyatakan keprihatinannya atas krisis kelaparan di Gaza dan berjanji akan mengirimkan bantuan. Laporan pemantau kelaparan global menunjukkan setengah juta warga Gaza, atau seperempat populasi, menghadapi ancaman kelaparan.
Israel, yang menuduh Hamas mencuri bantuan—tuduhan yang dibantah Hamas—telah berkomitmen untuk mengizinkan pengiriman bantuan melalui yayasan tersebut setelah infrastruktur yayasan beroperasi penuh. Namun, Yayasan Kemanusiaan Gaza sendiri meminta agar bantuan melalui PBB dan lembaga bantuan lainnya tetap dilanjutkan untuk meringankan krisis kemanusiaan yang mendesak. Pertanyaannya, akankah perbedaan pandangan ini memperlambat penyaluran bantuan yang sangat dibutuhkan warga Gaza?