Internationalmedia.co.id – News – Ibu kota Jakarta diprediksi akan menghadapi potensi kemacetan signifikan di kawasan Bundaran HI pada Jumat, 12 Juni 2026. Hal ini menyusul rencana aksi unjuk rasa besar-besaran yang akan digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI). Polda Metro Jaya telah mengeluarkan imbauan agar masyarakat mencari jalur alternatif untuk menghindari kepadatan lalu lintas yang diperkirakan terjadi.
Aksi demonstrasi yang diinisiasi BEM UI ini dijadwalkan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB. Titik kumpul dan pusat kegiatan akan berada di sekitar Bundaran Hotel Indonesia, sebuah area vital yang dikenal sebagai urat nadi lalu lintas Jakarta Pusat. Peringatan mengenai potensi kepadatan arus lalu lintas ini disampaikan oleh TMC Polda Metro melalui akun media sosial mereka pada Kamis (11/6/2026).
Mengingat lokasi strategis Bundaran HI yang terhubung langsung dengan Jalan Sudirman-Thamrin, pihak kepolisian mengimbau para pengendara untuk sebisa mungkin menghindari ruas jalan tersebut. "Diperkirakan akan terjadi kepadatan arus lalu lintas di ruas jalan sekitar Jl. Sudirman-Thamrin," demikian pernyataan dari TMC Polda Metro. Warga juga diminta untuk mematuhi arahan petugas di lapangan serta mengikuti petunjuk demi kelancaran dan keamanan bersama.
Ketua BEM UI, Yatalathof Ma’shum Imawan, menyampaikan permohonan maaf kepada warga Jakarta, khususnya yang beraktivitas di sekitar Bundaran HI, atas ketidaknyamanan dan kemacetan yang mungkin ditimbulkan. Namun, ia menegaskan bahwa kemacetan lalu lintas yang terjadi hanya bersifat sementara, berlangsung beberapa jam saja. Menurut Yatalathof, aksi yang bertajuk ‘Menuju Indonesia Bangkrutz’ ini justru ingin menyuarakan "kemacetan mobilitas sosial, kemacetan lapangan kerja, dan kemacetan masa depan yang dipaksakan sistem ini kepada rakyat" yang telah berlangsung puluhan tahun tanpa henti.
Dalam aksi ini, BEM UI membawa lima tuntutan utama yang mereka suarakan:
- Penghentian pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- Penurunan harga kebutuhan pokok dan Bahan Bakar Minyak (BBM).
- Penghentian Program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
- Penghentian militerisme di ranah sipil.
- Desakan agar Prabowo mengakui kesalahan pemerintah dan berhenti mengelak.