Internationalmedia.co.id – News – Kawasan Bandung Raya kini resmi mengukir babak baru dalam sejarah transportasi publiknya. Tonggak bersejarah ini ditandai dengan prosesi peletakan batu pertama (groundbreaking) proyek ambisius Indonesia Mass Transit Project (Mastran), yang dibarengi penandatanganan kerja sama Public Service Obligation (PSO) untuk operasional layanan angkutan massal di wilayah Cekungan Bandung. Melalui inisiatif strategis ini, sistem Bus Rapid Transit (BRT) modern ditargetkan akan beroperasi penuh pada tahun 2027, menjanjikan transformasi signifikan dalam mobilitas warga.
Sistem BRT yang akan dibangun ini tidak hanya sekadar layanan bus biasa. Ia akan didukung oleh jaringan transportasi modern yang komprehensif, mencakup jalur khusus yang terdedikasi, pembangunan ratusan halte yang tersebar strategis, depo perawatan, hingga implementasi Sistem Transportasi Cerdas (Intelligent Transportation System/ITS) untuk efisiensi dan kenyamanan maksimal.
Pada Rabu (22/7) lalu, di Terminal Leuwipanjang, Kota Bandung, momentum penting ini disaksikan langsung oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM. Turut hadir Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan, serta para bupati dan wali kota se-Bandung Raya. KDM menyampaikan kegembiraannya, menegaskan bahwa masyarakat Bandung Raya sangat membutuhkan layanan transportasi umum yang tidak hanya terintegrasi, tetapi juga berkeadilan. "Ini adalah kegembiraan bagi masyarakat Bandung Raya. Kita berharap penyelenggaraan pembangunannya berjalan aman, lancar, tanpa gangguan, dan mampu menghadirkan kualitas infrastruktur yang bermutu tinggi," ujar Dedi Mulyadi dalam keterangan tertulis yang diterima internationalmedia.co.id.
KDM menambahkan, transportasi publik telah menjadi kebutuhan esensial bagi warga perkotaan modern. "Kita memasuki era baru. Transportasi modern bukan sekadar soal kecepatan, tetapi juga pelayanan yang prima, terdigitalisasi, dan saling terkoneksi," imbuhnya. Sejalan dengan hadirnya infrastruktur baru, KDM juga mendorong perubahan perilaku positif dari pengguna transportasi publik, seperti menjaga ketertiban, kebersihan, dan etika di ruang publik. Pemerintah, lanjutnya, juga memiliki tanggung jawab untuk menyediakan pelayanan yang apik, meliputi fasilitas kebersihan, trotoar yang layak, penerangan jalan memadai, hingga pengamanan ekstra. "Karena semakin tinggi trafik transportasi publik kalau tidak diimbangi dengan ketersediaan pengamanan yang kuat maka akan berpotensi meningkatkan kejahatan," tegas KDM.
Lebih lanjut, KDM mengingatkan bahwa peningkatan sistem transportasi di kawasan metropolitan harus selaras dengan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan pemerataan pembangunan di seluruh pelosok daerah. "Jawa Barat harus adil. Kota-kota besar berkembang, tetapi desa-desa juga harus merasakan pembangunan. Infrastruktur dasar wajib menjangkau seluruh lapisan masyarakat," pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi menjelaskan bahwa Kawasan Cekungan Bandung, dengan tingkat mobilitas dan aktivitas ekonomi yang sangat tinggi, seringkali dihadapkan pada masalah kemacetan parah. Kondisi ini tidak hanya merugikan produktivitas dan meningkatkan biaya logistik, tetapi juga menurunkan kualitas lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah menghadirkan Indonesia Mass Transit Project sebagai solusi jangka panjang untuk menata pergerakan masyarakat secara lebih efisien. "Groundbreaking hari ini menjadi tonggak sejarah dalam mewujudkan transportasi publik modern. Kita ingin menghadirkan angkutan umum yang nyaman, aman, tepat waktu, terjangkau, dan terintegrasi sehingga menjadi opsi utama mobilitas masyarakat," ujar Dudy. Ia memaparkan, BRT nantinya akan menjadi tulang punggung mobilitas yang terhubung langsung dengan kereta api dan angkutan pengumpan (feeder), sementara penandatanganan PSO menjamin keberlangsungan operasional layanan dengan tarif yang terjangkau bagi semua kalangan.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Aan Suhanan, merinci bahwa program BRT Cekungan Bandung didukung pendanaan kolaboratif dari Pemerintah Indonesia, Bank Dunia (World Bank), dan Agence Française de Développement (AFD). Proyek Mastran secara nasional memiliki nilai pembiayaan mencapai USD264 juta atau sekitar Rp3,8 triliun. Khusus untuk pembangunan infrastruktur BRT di Cekungan Bandung, total investasi dialokasikan sebesar Rp1,3 triliun, yang mencakup pembangunan dua koridor utama, sepuluh koridor pengumpan, dua depo, lebih dari seratus halte, serta sistem ITS.
Aan merinci, pembangunan tahap pertama akan difokuskan pada halte off-corridor, Depo Cicaheum, Depo Leuwipanjang, dan jalur utama BRT. Tahap berikutnya akan menyasar pembangunan halte ikonik di lokasi strategis seperti Tegalega, Alun-alun Bandung, Stasiun Hall, dan Kiara Artha Park, serta depo tambahan di Cimenyan, Padalarang, Soreang, dan Majalaya. Ke depannya, sistem BRT ini ditargetkan memiliki waktu tunggu (headway) maksimal 7 menit pada jam sibuk dan 15 menit di luar jam sibuk. "Kami optimistis seluruh pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target, sehingga masyarakat Bandung Raya segera menikmati transportasi publik yang efisien, andal, dan berkelanjutan," pungkas Aan.