Internationalmedia.co.id – News – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) baru-baru ini membuka tabir kinerja sepanjang tahun 2026, sekaligus memaparkan proyeksi anggaran serta rencana kerja strategis untuk tahun 2027. Di hadapan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa seluruh inisiatif kementerian ini berorientasi pada penciptaan birokrasi yang lebih efektif, adaptif, terintegrasi, dan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas.
Rini, dalam keterangannya pada Kamis (11/6/2026), setelah Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat di Jakarta pada Rabu (10/6), mengungkapkan bahwa berbagai langkah reformasi birokrasi telah menunjukkan hasil konkret. Salah satu capaian signifikan terlihat dari fokus pengentasan kemiskinan; daerah yang mengimplementasikan reformasi birokrasi di sektor ini berhasil menekan tingkat kemiskinan hingga 6 persen, jauh di bawah rata-rata nasional yang berada di angka 8,25 persen. Angka ini menjadi bukti nyata bahwa birokrasi yang berorientasi pada solusi masalah pembangunan mampu berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan.
Sepanjang tahun 2026, KemenPANRB memprioritaskan penguatan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja, penataan kelembagaan yang lincah (agile), transformasi manajemen ASN, serta integrasi pelayanan publik. Kementerian ini juga aktif memperkuat tata kelola pemerintahan digital dan mendukung program prioritas Presiden, termasuk peran krusial dalam aksesi Indonesia sebagai negara anggota Organisation for Economic Co-operation dan Development (OECD). Dalam upaya meningkatkan akses layanan publik, hingga Juni 2026, tercatat 305 Mal Pelayanan Publik (MPP) telah berdiri di penjuru Indonesia, dengan 75 di antaranya diresmikan selama periode Kabinet Merah Putih, menandakan percepatan signifikan.
Meskipun demikian, realisasi anggaran KemenPANRB hingga pertengahan tahun 2026 masih memerlukan dorongan. Menteri Rini menjelaskan bahwa banyak program kerja strategis baru akan dieksekusi pada triwulan III, dengan target realisasi mencapai 75-80 persen. Optimalisasi anggaran ini menjadi kunci untuk memastikan program-program kementerian dapat memberikan dampak yang luas dan merata.
Melangkah ke tahun 2027, KemenPANRB akan memfokuskan diri pada akselerasi transformasi birokrasi guna mendukung agenda pembangunan nasional dan program prioritas Presiden. Sejalan dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027, "Akselerasi Pertumbuhan melalui produktivitas, investasi, dan industri," KemenPANRB memposisikan diri sebagai "enabler" atau fasilitator utama dalam reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.
Lima agenda utama telah disiapkan untuk tahun 2027: penguatan birokrasi yang berdampak, akuntabel, dan berintegritas; kelembagaan yang lincah dan kolaboratif; ASN profesional berbasis merit dan talenta; pemerintah digital yang terpadu dan efisien; serta pelayanan publik yang mudah, cepat, dan berpusat pada masyarakat. Seluruh agenda ini akan terus memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan program prioritas Presiden.
Untuk mendukung agenda ambisius tersebut, KemenPANRB mendapatkan pagu indikatif anggaran sebesar Rp 348,59 miliar untuk tahun 2027. Rini menekankan bahwa anggaran ini perlu diperkuat agar kementerian dapat menjalankan transformasi birokrasi dan mendukung program prioritas nasional secara optimal, termasuk partisipasi Indonesia dalam OECD di bidang Tata Kelola Publik dan Pelayanan Publik, serta percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana (PRRP) di Sumatra.
"Semoga momentum ini menjadi ikhtiar kita semua untuk memastikan langkah reformasi birokrasi dapat membawa manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat," pungkas Rini Widyantini.