Fenomena dua jembatan penyeberangan orang (JPO) di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, yang berdekatan namun tak saling terhubung, baru-baru ini menjadi perbincangan hangat di media sosial. Keluhan warga terkait jarak tempuh yang lebih jauh memicu pertanyaan besar. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya angkat bicara, mengungkap alasan di balik kondisi unik ini, seperti yang diulas oleh Internationalmedia.co.id – News.
Berdasarkan pantauan internationalmedia.co.id pada Selasa lalu, warga yang hendak mengakses Stasiun LRT Rasuna Said dari halte TransJakarta, atau sebaliknya, harus menaiki JPO integrasi yang tersambung langsung dengan fasilitas LRT. Kondisi ini dikeluhkan karena memaksa pejalan kaki menempuh jarak yang lebih panjang, padahal sebuah JPO lama berdiri sangat dekat dengan titik naik-turun dari halte TransJakarta ke stasiun LRT tersebut. Pertanyaan pun muncul: mengapa kedua JPO ini tidak dihubungkan untuk mempermudah mobilitas?
Siti Dinarwenny, Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Bina Marga DKI Jakarta, memberikan klarifikasi. Ia menjelaskan bahwa JPO yang lebih dulu ada merupakan aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu, JPO yang berdiri persis di sebelahnya adalah JPO integrasi, yang dibangun oleh pihak LRT Jabodebek sebagai bagian dari fasilitas pendukung perpindahan penumpang antara Stasiun LRT Jabodebek dan Halte TransJakarta.
Wenny menambahkan, sebelum relokasi halte TransJakarta ke bawah Stasiun Terintegrasi LRT Jabodebek, JPO eksisting dulunya berfungsi sebagai akses langsung menuju halte. Namun, pasca-pemindahan halte, akses utama kini beralih melalui JPO integrasi yang dibangun oleh LRT Jabodebek. Ia juga menegaskan bahwa JPO integrasi ini tidak hanya untuk pengguna LRT atau TransJakarta, melainkan juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum untuk menyeberang jalan. "JPO integrasi memiliki area tidak berbayar (unpaid area) dan dilengkapi lift, sehingga sangat memudahkan akses bagi penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, serta pengguna lain yang membutuhkan kemudahan," jelas Wenny.
Merespons usulan agar kedua JPO tersebut disambungkan, Dinar menjelaskan bahwa rencana semacam itu memerlukan kajian teknis mendalam dari pihak LRT Jabodebek, selaku pemilik dan pengelola JPO integrasi. Lebih lanjut, ia mengungkapkan adanya perbedaan ketinggian lantai sekitar 75 sentimeter antara kedua JPO, sementara jarak horizontal di antara keduanya hanya sekitar 60 sentimeter. "Kondisi fisik ini tidak memungkinkan untuk pembangunan tangga maupun ramp yang memenuhi standar keselamatan, keamanan, kenyamanan, serta aksesibilitas bagi seluruh pengguna," terang Dinar.
Dengan demikian, opsi penyambungan kedua JPO tersebut secara teknis sulit direalisasikan. Oleh karena itu, Pemprov DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk senantiasa memanfaatkan fasilitas penyeberangan yang telah tersedia dan selalu memprioritaskan keselamatan saat beraktivitas di area publik.