Internationalmedia.co.id – News – Perdana Menteri (PM) terpilih Hungaria, Peter Magyar, membuat pernyataan tegas yang berpotensi memicu ketegangan diplomatik. Ia menegaskan bahwa negaranya akan menahan PM Israel Benjamin Netanyahu jika pemimpin Israel itu menginjakkan kaki di wilayah Hungaria. Langkah ini menyusul dikeluarkannya surat perintah penangkapan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap Netanyahu atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan di Jalur Gaza.
Surat perintah penangkapan ICC terhadap Netanyahu diterbitkan pada November 2024. Secara prinsip, negara-negara anggota ICC memiliki kewajiban untuk menahan individu yang menjadi subjek surat perintah tersebut.
Sikap yang diungkapkan Magyar ini berbanding terbalik dengan kebijakan pemerintah Hungaria sebelumnya di bawah kepemimpinan Viktor Orban. Pada April 2025, ketika Netanyahu mengunjungi Budapest, Orban yang dikenal sebagai sekutu setia PM Israel itu, menolak menahan Netanyahu. Bahkan, sebelum pertemuan tersebut, Orban mengumumkan proses penarikan Hungaria dari ICC, sebuah langkah yang dirancang untuk menjamin kekebalan bagi Netanyahu dari penangkapan. Proses penarikan ini membutuhkan waktu satu tahun untuk diberlakukan sesuai statuta ICC.
Namun, kemenangan Peter Magyar dalam pemilihan umum 12 April lalu, yang mengalahkan Orban, menandai perubahan arah yang signifikan. Magyar, yang dijadwalkan dilantik sebagai PM baru Hungaria pada awal Mei, telah berkomitmen untuk menghentikan proses penarikan keanggotaan ICC pada 2 Juni mendatang. Tanggal tersebut merupakan peringatan satu tahun sejak Hungaria secara resmi memberitahukan penarikannya kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres.
Ketika ditanya oleh wartawan mengenai implikasi langkah ini terhadap kunjungan Netanyahu yang dijadwalkan pada musim gugur tahun ini – PM Israel itu telah menerima undangan Hungaria – Magyar menjawab dengan lugas. "Saya telah menjelaskan hal ini kepada Perdana Menteri Israel juga… pemerintah Tisza (partai yang dipimpin Magyar) memiliki niat kuat untuk menghentikan ini dan memastikan bahwa Hungaria akan tetap menjadi anggota ICC," kata Magyar kepada wartawan pada Senin (20/4) waktu setempat. Ia kemudian menegaskan, "Jika suatu negara adalah anggota ICC dan seseorang yang diburu oleh ICC memasuki wilayah kami, maka orang tersebut harus ditahan."
Namun, di balik ketegasan Magyar, beberapa negara anggota ICC memiliki interpretasi berbeda. Mereka meyakini bahwa keanggotaan ICC tidak serta-merta mewajibkan pelaksanaan surat perintah penangkapan. Prancis, misalnya, berdalih bahwa penangkapan Netanyahu akan bertentangan dengan perjanjian bilateralnya dengan Israel. Argumen ini mendapatkan landasan dari Pasal 98 Statuta ICC, yang menyatakan bahwa suatu negara tidak dapat "bertindak tidak konsisten dengan kewajibannya berdasarkan hukum internasional sehubungan dengan… kekebalan diplomatik seseorang."
Mantan Kanselir Jerman, Olaf Scholz, pada April 2025 juga menyatakan bahwa ia tidak dapat membayangkan negaranya akan menahan Netanyahu. Italia pun memberikan perlindungan kekebalan serupa kepada PM Israel tersebut, menunjukkan adanya keragaman sikap di antara negara-negara anggota ICC terkait isu sensitif ini.