Internationalmedia.co.id – News – Panggung geopolitik global bergejolak setelah Amerika Serikat (AS) melancarkan serangan militer terhadap Venezuela, yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolás Maduro beserta istrinya. Manuver mengejutkan Presiden AS Donald Trump ini segera memicu kecaman keras, terutama dari Wali Kota New York yang baru terpilih, Zohran Mamdani, yang secara tegas menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional dan tindakan perang.
Pada Sabtu (3/1/2026), Presiden Trump mengonfirmasi operasi tersebut melalui platform media sosial Truth Social. Ia mengakui bahwa AS memang mendalangi "serangan skala besar" terhadap wilayah Venezuela. Pernyataan Trump ini sekaligus membenarkan klaim pemerintah Maduro sebelumnya yang menuduh Washington melancarkan rentetan serangan terhadap instalasi militer dan sipil di area Caracas serta beberapa wilayah Venezuela lainnya pada Sabtu dini hari. Trump juga mengklaim Maduro dan istrinya telah berhasil ditangkap dan diterbangkan ke luar negeri, meski detail penangkapan tersebut belum dijelaskan lebih lanjut. Ia berjanji akan menggelar konferensi pers pada Sabtu siang waktu AS di kediamannya, Mar-a-Lago, Florida, menambahkan bahwa operasi ini dilakukan bekerja sama dengan Penegak Hukum AS.
Tak lama setelah itu, Gedung Putih merilis sebuah video yang menampilkan Presiden Maduro pasca-penangkapan. Dilansir CNN Internasional pada Minggu (4/12/2026) pagi, video tersebut menunjukkan Maduro mengenakan jaket hoodie hitam, berjalan di lorong sebuah gedung dengan karpet biru bertuliskan ‘DEA NYD’. Dalam momen tersebut, Maduro sempat mengucapkan ‘Selamat Tahun Baru’ saat diapit oleh dua petugas Badan Penegakan Narkoba (DEA). Ia diketahui diproses dan diambil sidik jarinya di kantor DEA di Manhattan.
Menyikapi perkembangan ini, Wali Kota New York Zohran Mamdani menyatakan kekhawatirannya. Melalui akun X miliknya pada Minggu (4/1/2026), Mamdani mengungkapkan bahwa ia telah menerima pengarahan mengenai penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan istrinya oleh militer AS, serta rencana penahanan mereka di tahanan federal di Kota New York. "Menyerang negara berdaulat secara sepihak adalah tindakan perang dan pelanggaran hukum federal dan internasional," tegas Mamdani. Ia juga menggarisbawahi konsekuensi langsung dari upaya terang-terangan untuk menggulingkan rezim ini terhadap warga New York, termasuk puluhan ribu warga Venezuela yang tinggal di kota tersebut. Mamdani menegaskan bahwa fokus utamanya adalah keselamatan warganya, dan pemerintahannya akan senantiasa memonitor situasi serta mengeluarkan imbauan jika diperlukan.
Reaksi dari berbagai pemimpin dunia pun terbelah. Presiden Brasil Luiz Inacio Lula Da Silva mengecam keras serangan tersebut, menyebutnya "melampaui batas yang tidak dapat diterima," "penghinaan serius terhadap kedaulatan Venezuela," dan "preseden yang sangat berbahaya bagi seluruh komunitas internasional." Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menyatakan bahwa meskipun pemerintahannya tidak mengakui rezim Maduro, Spanyol juga tidak akan mengakui intervensi yang melanggar hukum internasional dan mendorong kawasan ini menuju ketidakpastian. Kanselir Jerman Friedrich Merz menekankan pentingnya peninjauan dari kerangka hukum internasional dalam melihat aksi intervensi AS, mengingatkan bahwa ketidakstabilan politik di Venezuela harus dihindari demi transisi yang tertib menuju pemerintahan terpilih.
Berbeda dengan kecaman tersebut, Ukraina melalui Menteri Luar Negeri Andrii Sybiha membela tindakan Trump, menyatakan bahwa rezim Maduro telah melanggar hak sebuah bangsa. Ukraina menekankan pentingnya pemenuhan kepentingan rakyat Venezuela, mendukung perkembangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional, demokrasi, dan hak asasi manusia. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, sekutu dekat AS, memberikan ucapan selamat kepada Trump atas "kepemimpinan yang berani dan bersejarah" serta memuji "tindakan brilian para prajurit pemberani" AS. Presiden Parlemen Eropa, Roberta Metsola, juga menyatakan bahwa pihaknya tidak menganggap Nicolás Maduro sebagai pemimpin Venezuela yang sah dan terpilih, namun tetap menyerukan penghormatan penuh terhadap hukum internasional, dukungan untuk demokrasi, dan pengakuan atas kehendak sah rakyat Venezuela.
Perkembangan dramatis ini menciptakan ketegangan geopolitik yang signifikan, dengan implikasi luas bagi stabilitas regional dan tatanan hukum internasional di masa mendatang.