Internationalmedia.co.id – News – Jakarta – Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) mengukuhkan komitmen sinergi strategis untuk mempercepat realisasi program perbaikan rumah atau bedah rumah. Fokus utama program ini adalah menyasar orang tua siswa Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Kesepakatan ini terjalin dalam pertemuan antara Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maruarar Sirait (Ara) di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, pada Senin (20/7) malam.
Gus Ipul menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan pilar penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, pelaksanaannya diselaraskan dengan berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto, termasuk di antaranya adalah renovasi rumah. "Anaknya sekolah, orang tuanya diintervensi dengan berbagai program strategis Pak Presiden, (seperti) pemberdayaan, PBI, salah satunya (juga) adalah renovasi rumah," kata Gus Ipul dalam keterangannya, Selasa (21/7).
Untuk tahun ini, alokasi perbaikan rumah bagi orang tua siswa Sekolah Rakyat mencapai 10 ribu unit. Dari jumlah tersebut, 2 ribu di antaranya telah melalui proses verifikasi. Sayangnya, dari jumlah tersebut, hanya 911 rumah yang dinyatakan memenuhi syarat. Gus Ipul membeberkan dua penyebab utama yang membuat sebagian besar rumah tidak lolos verifikasi.
"Pertama, yang dominan ini ya, (terkait) kepemilikan tanah. Yang kedua karena dia tercecer, hanya satu desa, satu orang, satu keluarga, satu penerima manfaat. Padahal dalam ketentuannya itu kan harus beberapa penerima manfaat di satu desa," jelas Gus Ipul.
Menanggapi kendala tersebut, Gus Ipul mengajukan beberapa usulan. Terkait kepemilikan tanah, ia mengusulkan agar cukup dengan surat keterangan dari RT, RW, atau kelurahan setempat. Selain itu, Gus Ipul juga mengusulkan peniadaan syarat jumlah minimal penerima manfaat di setiap desa, sehingga berapapun jumlah rumah yang ada, tetap bisa direalisasikan.
"Karena di Sekolah Rakyat itu kan penjangkauan, tidak ada tes akademik, adanya penjangkauan. Nah yang terjangkau itulah yang memang memenuhi syarat untuk bisa sekolah, dan mereka adalah desil paling bawah," imbuhnya, menekankan filosofi program Sekolah Rakyat yang bersifat inklusif.
Menteri PKP Maruarar Sirait, atau akrab disapa Ara, menyambut hangat usulan yang disampaikan Gus Ipul. "Karena arahan Presiden itu Sekolah Rakyat adalah program unggulan, dan strategis dari Bapak Presiden Prabowo, dan saya pasti mendukung," ujar Ara. Ia berkomitmen untuk segera berkoordinasi dan menindaklanjuti usulan-usulan tersebut, demi memastikan program renovasi rumah dapat segera terealisasi, khususnya bagi orang tua siswa Sekolah Rakyat.
Pertemuan penting ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, antara lain Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel, Inspektur Jenderal Kementerian PKP Heri Jerman, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati, serta Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP Roberia.